Serat.id– Lembaga Bantuan Hukum Semarang menyatakan bahaya omnibus law bagi pekerja perempuan jika RUU tersebut sudah disahkan. Di antaranya tak ada narasi perlindungan terhadap perempuan dan penghapusan cuti haid.
“Cara berpikirnya industri itu memandang bahwa tubuh perempuan menghalangi proses produksi. Seperti kondisi perempuan yang haid, hamil, melahirkan, dan keguguran. Sehingga tidak heran jika poin-poin terkait akan dihapus,” kata salah satu pegiat LBH Semarang, Cornel Gea, saat ditemui di Unissula Semarang, 31 Januari 2020.
Dalam acara Diskusi Publik “Omnibus Law Karpet Merah Oligarki” tersebut, Cornel mengatakan perempuan adalah satu kelompok yang harus merespons omnibus law dengan serius, karena sama sekali tidak ada narasi perlindungan terhadap perempuan di dalam omnibus law.
“Industri atau investasi tidak bisa merasakan sakitnya haid hari pertama dan kedua, dan beratnya membawa 3 kg kandungan. Jadi wajar jika tidak punya rasa untuk memberikan hak-hak cuti bagi pekerja perempuan,” jelas Cornel.
Ia menganggap apabila perusahaan ada ide untuk mengganti tenaga kerja menjadi robot, yang paling pertama diganti adalah perempuan, karena perempuan dianggap tidak strategis untuk industri.
“Kita harus mengatakan menolak karena mulai dari awal ide sampai dengan penyusunannya itu dengan cara yang jorok,” tambahnya.
Pegiat Muda Bersuara, Alhilyatuz Zakiyah juga menyampaikan bila omnibus law ini disahkan, pekerja perempuan akan semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual.
“Karena tidak adanya aturan jam malam. Apabila pulang malam dan tidak adanya fasilitas bus pengantar karyawan, pekerja perempuan semakin rentan dengan pelecehan seksual,” terang Hilya.(*)
