Kampus itu menyatakan uang kuliah tak mahal, salah satunya dibuktikan dengan tidak pernah menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa lama yang selama ini dikeluhkan.
Serat.id – Universitas Diponegoro Semarang membantah adanya biaya kuliah mahal yang selama ini dikeluhkan oleh mahasiswanya. Kampus itu menyatakan uang kuliah tak mahal, salah satunya dibuktikan dengan tidak pernah menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa lama yang selama ini dikeluhkan.
“Saat pandemi ini Undip justru peduli dengan memberikan keringanan bahkan pembebasan UKT sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan,” kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Undip, Utami Setyowati, Sabtu 2 Mei 2020.
Baca juga : Akademisi Undip Minta Pemilihan Pimpinan KPK diulang
Mahasiswa KKN Undip Bantu UKM daftarkan P-IRT
Massa Aksi Minta Undip Pecat Dosen Mesum
Utami menjelaskan, tidak hanya untuk mahasiswa lama, mahasiswa baru Undip juga akan diberi keringanan, penundaan bahkan pembebasan UKT karena ketidakmampuan finansial dampak pandemi Covid-19 sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan
“Undip justru peduli dengan melindungi mahasiswa dengan memberikan bantuan kuota, sembako, magang mahasiswa dan kemungkinan pembebasan UKT sepanjang memenuhi persyaratan,” kata Utamai menjelaskan .
Menurut Utami UKT untuk mahasiswa baru tahun 2020 telah dibahas tahun 2019 bersama dengan BEM Fakultas masing-masing dan diputus pada bulan Februari 2020. “Itu sebelum terjadinya wabah Covid-19,” katanya.
Sebelumnya keluhan biaya kuliah tinggi Undip disampaikan oleh mahasiswa di media sosial twiter. BBEM UNDIP lewat akunya @BEMUndip_ memprotes kenaikan UKT mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021
Dalam akun twitternya, BEM Undip mengeluarkan enam poin penolakan kenaikan UKT Mahasiswa dan mengimbau kampusnya membuat dokumen tertulis yang berisi kajian menyeluruh alasan Undip kampusnya menaikkan UKT.
“Mengimbau Undip untuk mencantumkan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dalam penentuan besaran UKT,” tulis akun BEM Undip.
BEM Undip minta transparansi mengenai pengelolaan pendanaan dengan mengacu Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016. Termasuk meninjau ulang kesesuaian antara Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 dengan SK Rektor Nomor 149/UN7.P/HK/2020 mengenai penggolongan UKT. (*)
