Agar Petani Punya Nilai Tawar

Upaya penguatan yang dibangun pada level bukan hanya petani, kelompok tani tetapi juga pemerintah dari pusat hingga daerah.

Serat.id – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, mengatakan perlunya ada safeguard atau upaya untuk penguatan yang dibangun pada level bukan hanya petani, kelompok tani tetapi juga pemerintah dari pusat hingga daerah.

Ide yang disampaikan Said atau akrab disapa Ayip itu sebagai upaya membangun penguatan petani nasional yang selama ini masih lemah di segala sektor, khususnya menjual hasil panen yang sering dimonopoli pasar.

“Safeguard ini di ranah perdagangan yang adil atau fair trade adalah bagaimana mendorong implementasi hak asasi manusia dalam praktik bisnis di sektor pertanian pangan,” kata Ayip pekan lalu.

Menurut dia, saat ini ruang kendali korporasi yang sangat besar melawan kekuasaan yang dimiliki petani. Sedangkan model kemitraan kerja sama yang dibangun perusahaan dan petani masih belum berangkat dari basis transaksi, ada pernak pernik, ada kontrak.

Ia menyebut, jika modal basis transaksi yang dipilih, mestinya perlindungannya menjadi lebih kuat, karena pada praktik contract farming, jika terjadi pelanggaran kontrak, maka ada jaminan hukum atas hal itu.

Baca juga: Minim Perlindungan dan Miskin

“Pelanggaran tidak hanya selalu oleh perusahaan, tapi pada beberapa kasus dilakukan wanprestasi oleh oknum dari petani itu sendiri,” kata Ayip menjelaskan.

Ide yang disampaikan Ayip bukan omong kosong, setidaknya lembaganya mendorong sistem perlindungan itu di Kabupaten Magelang dan Sragen Jawa Tengah pada tahun 2018. Di dua daerah itu KRKP membangun model kerja sama berbasis transaksi.

Lembaganya mendorong di level pemerintah daerah untuk membangun satu standar safeguard yang memungkinkan ketika terjadi kerjasama antara petani dan pihak swasta, aspek HAM terlindungi dengan baik.

Sistem itu juga membangun kapasitas pemerintah daerah dalam perlindungan petani, salah satunya mendorong pemerintah daerah Magelang dan Sragen menerbitkan regulasi tata aturan khusus terkait perlindungan HAM pada praktik kerja petani dan perusahaan.

“Termasuk bagaimana mekanisme perlindungannya dalam ruang mediasi dan seterusnya,” kata Ayip menjelaskan.

Terobosan itu dilakukan karena mengacu sejumlah pengalaman peran Pemda hanya mengantarkan perusahaan setelah itu tidak ada proses pengawasan dan perlindungan. Pada akhirnya hubungan perusahaan berbisnis dengan petani tak ada yang mengontrol apa lagi perlindungan.

Program KRKP itu dilanjutkan di Kabupaten Ngawi Jawa Timur pada tahun ini agar petani memiliki kapasitas yang kuat, mendapatkan manfaat dari proses produksi tata niaga, dan perlindungan dari pemerintah daerah.

Salah satu inisiatifnya adalah dengan membangun forum pada level pemerintah di Ngawi dengan stakeholder termasuk petani. “Inisiatif lain adalah mendorong gagasan di forum dikuatkan dalam suatu regulasi,” katanya.(*)