Saat ini terdapat 30 polisi yang menduduki jabatan sipil, sembilan orang purnawirawan polri dan 21 orang polisi aktif. Termasuk 18 orang menjabat di kementerian, tujuh orang di Lembaga non-kementerian, empat orang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dua orang di asosiasi, dua orang menjabat sebagai duta besar.
Serat.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti sejumlah celah hukum yang masih terbuka lebar sebagai dasar penempatan Polisi dapat menduduki jabatan sipil. Di antaranya Pasal 20 Undang Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 44 tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri.
“Dia (Polri) juga tidak melihat UU Polri yang menaunginya sebagau institusi kepolisian itu sendiri, yang mewajibkan anggota kepolisian untuk dapat mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri,” ujar Rivanlee Anandar, Wakil Koordinator III bidang Riset dan Mobilisasi KontraS, dalam diskusi daring bertajuk “Menakar Urgensi dan Legalitas Penugasan Polisi di Luar Organisasi Polri”, Rabu, 8 Juli 2020.
Baca juga : Peringatan Hari HAM di Kota Semarang diwarnai Represif Aparat Kepolisian
Polda Kalsel diminta Bebaskan eks Pemred Banjarhits
Rivanlee mengungkapkan berdasarkan Laporan Bhayangkara ke-74 yang diluncurkan KontraS pada 30 Juni 2020, terdapat 30 polisi yang menduduki jabatan sipil, sembilan orang purnawirawan polri dan 21 orang polisi aktif. Termasuk 18 orang menjabat di kementerian, tujuh orang di Lembaga non-kementerian, empat orang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dua orang di asosiasi, dua orang menjabat sebagai duta besar.
Ia menjabarkan beberapa dampak jangka panjang yang ditimbulkan ketika polisi menduduki jabatan sipil antara lain paradoks reformasi polisi, artikulasi relasi kuasa dan praktik kesewenang-wenangan, independensi atas jabatan sipil, serta menurunnya kapasitas sipil.
“Kalau polisi terus ada di dalam jabatan sipil sama saja dengan pemeliharaan kultur kekuasaan, semakin biasnya penegakan hukum, polisi menjadi alat kekuasaan, serta semakin menyusutnya kebebasan sipil,” ujar Rivanlee menjelaskan.
Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah, mengungkapkan penempatan Polisi dapat menduduki jabatan sipil karena adanya diskresi yang luas terhadap pasal 28 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan tersebut berisi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian
“Di pasal penjelasan 28 ayat 3 UU Polri, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah jabatan di luar kepolisian atau berdasarkan penugasan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia). Diskresi penuh ini ada di Kapolri, jadi wajar kalau ditempatkan dimana gak ada batasan, yang membuat batasan Kapolri,” ujar Alamsyah.
Menurut Alamsyah ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi diskresi tersebut di antaranya merevisi Undang-Undang Polri, mengeluarkan Perpres Inisiatif, mengeluarkan Peraturan Kapolri. “Itu yang ada dalam kita kalau mau mengatasi polemik, sehingga kemudian itu bisa menjadi acuan dalam proses rekrutmen (polisi) di Kementerian,” ujar Alamsyah menjelaskan. (*)
