Seleksi CPNS Formasi 2019 Jawa Tengah menyisakan kisah pilu. Seleksi yang seharusnya memberikan kesempatan sama kepada semua anak bangsa, justru mendiskriminasi penyandang disabilitas.
Adalah Muhammad Baihaqi, penyandang disabilitas netra asal Pekalongan. Mata kanannya buta total. Sementara mata kiri masih bisa melihat namun terbatas.
Pria kelahiran 6 Februari 1986 itu mendaftar CPNS 2019 sebagai guru matematika melalui formasi penyandang disabilitas dengan melampirkan surat keterangan dari kedokteran terkait level disabilitasnya.
Menjadi abdi negara adalah impian Baihaqi. Ia berharap bisa mengaplikasikan ilmu dan memotivasi anak didiknya.
Pada 12 Desember 2019 Baihaqi menerima video call panitia untuk verifikasi. Ia ditanya terkait kondisi disabilitasnya. Ia menjawab sebagaimana keadaan dan surat dari dokter yang dilampirkannya.
16 Desember 2019, nama Baihaqi lolos seleksi administrasi.
Ia mengikuti tes SKD Pada 23 Februari 2020 dan lolos dengan skor sangat memuaskan, 401. Tertinggi pada formasi yang didaftarnya.
Harapan lolos CPNS sangat besar. Apalagi ia punya sertifikat pendidik dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Impian jadi abdi negara sudah ada di depan mata.
Pada Jumat 13 Maret 2020, BKD Jateng memanggil Baihaqi. Ia didiskualifikasi. Baihaqi dinilai tak memenuhi syarat karena yang diinginkan adalah penyandang disabilitas fisik ringan (daksa).
Keputusan itu membuatnya terpukul. BKD juga membuatnya tersinggung karena merendahkan kondisi disabilitasnya.
Seminggu kemudian Baihaqi menerima keputusan tertulis.
Diskriminasi yang dialami Baihaqi melanggar Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 perihal Pendaftaran CPNS Formasi 2019 bagi Penyandang Disabilitas. Surat tersebut menjelaskan bahwa semua penerimaan CPNS 2019 yang mencantumkan persyaratan yang tidak sesuai kompetensi untuk ditinjau kembali. Penyandang disabilitas apapun ragam jenisnya dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila memiliki ijazah dan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
Pengabdi bantuan hukum LBH Semarang Naufal Sebastian menyatakan tim advokasi telah mengajukan keberatan kepada Sekda Jateng. Sekda menjawab diskualifikasi itu sudah sesuai. Tim lalu mengajukan banding administrasi kepada Gubernur, namun tak ditanggapi.
Tim menempuh gugatan Tata Usaha Negara pada 5 Oktober 2020 dan teregister 12 Oktober 2020. Tim optimistis menang. Sebab materi substansi Baihaqi dengan bukti dan saksi, keterangan ahli, Pemprov telah melakukan tindakan diskriminasi.
Ironis. Gugatan TUN Baihaqi tidak dapat diterima karena dinilai kadaluarsa.
Kini Baihaqi dan tim advokasi tetap di garis perjuangan meraih hak jadi abdi negara. Upaya bandingnya telah diterima oleh PT.TUN Surabaya dengan menunggu keputusan yang seadil-adilnya.
