Ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan
Serat.id – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengingatkan tentang resiko dan akuntabilitas pengelolaan dana abdi pesantren seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. NU Jateng mengakui tetap ada risiko dari sebuah kebijakan.
“Karenanya, semua harus berhati-hati, utamanya soal akuntabilitas tadi,” kata Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidillah Shodaqoh, atau Gus Ubaid, dalam pernyataan resmi yang diterima serat.id, Senin, 20 September 2021.
Gus Ubaid juga menyinggung pertanyaan sebagian pihak soal kemandirian Ponpes akibat adanya dana abadi tersebut. “Ini bukan soal kemandirian, ini adalah hak bagi pesantren yang sudah berkorban panjang, terutama stabilitas. Masyarakatnya jadi tentrem,” kata Gus Ubaid menambahkan.
Menurut dia, adanya regulasi tentang pesantren yang salah satu aturanya pemerintah berkewajiban membantu. Namun ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dari dana tersebut.
Ia tak memungkiri munculnya regulasi pesantren itu tak lepas dari peran partai yang sebelumnya dilahirkan oleh NU yakni PKB.
Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori mengatakan, undang-undang pesantren tak lepas dari perjuangan panjang saat awal diusulkan. Yusuf menyebut alasan aturan khusus pesantren diusulkansalah satunya mengacu sejarah perjuangan NU dalam menegakkan NKRI.
Namun peran pesantren sesungguhnya tidak saja saat terjadi saat revolusi fisik kemerdekaan, saat ini pun nyata, saat pendidikan nasional mengalami stagnasi akibat pandemi, Pesantren mampu berperan tetap menjalankan program pendidikannya.
“Alhamdulillah pesantren tetap hadir. Tetap buka melayani umat. Ini membuktikan kyai dan santri selalu berdiri di depan. Pesantren menjawab dengan konkrit,” kata Yusuf atau akrab disapa Gus Yusuf.
Sedangkan terkait dana pesantren diakui secara teknis harus tetap dikawal. “Karena di dalamnya memang tidak gampang. Perjuangan ini tidak sekadar soal dana, tetapi harus ada pengakuan akademik, kurikulum pendidikan pesantren harus diakui sebagai kurikulum pendidikan,” katanya. (*)
