Bukti pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar.
Serat.id – Dewan perwakilan rakyat menilai harga kebutuhan masyarakat melonjak saat ini akibat pemerintah tidak mampu perbaiki mekanisme pasar. Tercatat menjelang bulan Ramadhan semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lain-lainnya mengalami kenaikan harga.
“Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar,” kata anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, Sabtu, 2 April 2022
Johan juga menyebut kondisi itu sebagai bukti pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar. Sedangkan tata kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalisme, padahal konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
“Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Johan menambahkan.
Pelanggaran yang dilakukan pemerintah dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, ia mencontohkan kebijakan CPO yang lebih diprioritaskan untuk ekspor. Padahal rakyat lebih membutuhkan sehingga muncullah fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar.
Johan menguraikan bahwa harga bahan pangan di negara kita tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya. Kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81 persen penduduk Indonesia. “Ini artinya kestabilan harga pangan merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan pemerintah sebab berkaitan erat dengan perlindungan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia,” katanya.
Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto mengatakan saat ini ketersediaan beras yang ada di seluruh gudang Bulog di Indonesia dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.
Pasokan beras Bulog sendiri berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan.
“Saat ini, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 800 ribu ton,” kata Mulyanto.
Menurut dia, beras yang sesuai penugasan tersebut masih tersedia. Selain itu, masyarakat petani kita juga sedang panen raya. “Sehingga stoknya cukup. Jadi, untuk beras tidak ada masalah dan harga stabil,” kata Mulyanto menjeaskan. (*)
