Puluhan massa aksi dari aktivis lingkungan dan warga terdampak usaha tambak udang ilegal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Karimunjawa menghadang kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat tiba di Bandara Dewandaru, Karimunjawa, bersama Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut) Irjen Pol. Viktor Gustop Manoka, Dirjen PSDKP Lakda Adin Nur Awaludin serta Staf khusus menteri Mayjen Edi Juhardi, pada Selasa 18 April 2023.
Sekitar pukul 11.45, massa aksi menghentikan iring-iringan mobil menteri yang keluar dari bandara, dengan membawa beberapa poster dari kardus dan satu sepanduk bertuliskan ‘#SaveKarimunjawa’.
Sebelumnya massa aksi berkumpul di penginapan Bunga Jabe di Desa Kemujan, kemudian berjalan kaki ke bandara sejauh dua kilometer. Mereka akan menyampaikan tuntutan agar Pemerintah segera menutup tambak udang intensif yang merusak Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Karimunjawa.
“Tolong selamatkan Karimunjawa Pak Menteri, limbahnya sangat mengancam Karimunjawa sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan sumber kehidupan kami warga disini,” kata perwakilan warga, Bambang Zakaria saat bertemu Menteri KP di depan bandara, Selasa, 18 April 2023.
Laki-laki yang akrab dipanggil Bang Jack itu menjelaskan Karimunjawa adalah kawasan konservasi dan pariwisata, tapi banyak pengusaha yang datang membuka tambak disini.
“Dampaknya sangat mengancam kelanjutan Karimunjawa sebagai KSPN,” tambahnya.
Rombongan tersebut rencananya akan melakukan beberapa agenda di Karimunjawa sampai esok hari. Agenda itu diantaranya kunjungan ke Pulau Cemara Besar, untuk melakukan Peninjauan Balai Pelatihan Konservasi Karimunjawa, kemudian meninjau Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hingga saat ini, lanjut Bang Jack, belum ada tindakan nyata dari Pemkab Jepara untuk menertibkan tambak udang modern.
Tambah Daftar Hitam Permasalahan
Bertambahnya tambak udang modern di Karimunjawa menambah daftar hitam permasalahan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Karimunjawa. Namun sayangnya Pemkab Jepara seakan tidak peduli atas permasalahan dan pelanggaran tersebut.
“Kami meminta Menteri KP dan beberapa pejabat lainnya untuk segera menutup tambak ilegal dan liar, karena pencemaran limbahnya,” kata Bang Jack.
Pasca aksi tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono kemudian segera menginstruksikan kepada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
“Pak Dirjen PRL dan PSDKP tolong aduan warga ini saya minta untuk diperhatikan,” katanya.
Ia menegaskan jika ada tambak di Karimunjawa tidak ada izin sesuai ketentuan, maka harus dihentikan.
“Saya minta di stop!, karena Karimunjawa adalah kawasan konservasi yang bagus,” katanya.
