Serat.id– Surat PHK yang diterima pekerja media Suara Merdeka, Abdul Munif sehari menjelang peringatan May Day memicu aksi solidaritas dari pekerja lintas media di Jawa Tengah. Ketua Serikat Pekerja Media Suara Merdeka (SPM-SM) Putut Wahyu Widodo, menegaskan pihaknya tidak pernah diajak bicara oleh pihak manajemen terkait PHK tersebut.
“Kami berurusan dengan pihak manajemen secara sepihak. Sebagai pihak yang bertanggung jawab saya merasa tidak pernah diajak bicara. Namun tiba-tiba muncul surat PHK tanpa ada sebab. Saya melihat banyak cacatnya di surat PHK ini,” kata Putut, Selasa, 1 Mei 2019.
Menurut Putut, surat PHK tersebut mengaitkan sesuatu dengan hal yang tidak sama sekali terkait. Yaitu masalah-masalah sebelumnya yang diungkit kembali.
“Kan istilahnya sudah islah, namun itu dimunculkan sebagai alasan. Apalagi pada kasus ini, HRD Suara Merdeka juga mengakui jika tidak menemukan kesalahan ketika hanya permasalahan mempertanyakan upah lembur ketika Pemilu 2019,” katanya.
Baca juga: Pekerja Media Suara Merdeka Di-PHK Sepihak saat May Day
Menurut Putut, menanyakan upah lembur saat Pemilu 2019 adalah hak pekerja. “Saya kan berhak menanyakan untuk mempersiapkan tenaga lay outer. Merekapun berhak untuk menanyakan gaji kepada manajemen. Nah, menanyakan upah lembur Pemilu itu dibuat alasan untuk mem-PHK,” kata Putut yang juga atasan Munif.
Putut juga menemukan kejanggalan lain. Dia mengatakan, HRD sendiri sulit mengetahui alasan permasalahan, namun pihak manajemen masih mengeluarkan surat PHK itu tanpa sepengetahuannya sebagai kepala bagian.
“Ini saya anggap sebagai hal yang tidak adil,” katanya.
Munif diberikan surat PHK tertanggal 30 April 2019 dan diantar sendiri oleh senior manajer HRD ke rumah Munif, Rejosari Semarang Timur. “Bagi saya, hal yang sangat janggal. Kan seharusnya diundang,” katanya.(*)
