Ahmad Zainudin, pegiat buruh saat aksi “Topo Ngligo”di Gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 12 Oktober 2020/serat.id/Ist
Aksi itu sebagai symbol rakyat telah dilucuti hak hidupnya oleh pemerintah dengan dipaksakannya UU Cipta Kerja.
Serat.id – Ahmad Zainudin telanjang dada melawan terik matahari yang menyenggat di Gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 12 Oktober siang tadi. Ia duduk bersila menghadap kantor gubernur Ganjar, sebagai protes agar Sosialisasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan Pemprov Jateng dibatalkan. Toh selama ini ia dan buruh di Jateng menolak undang-undang itu.
“Dalam hati saya berdoa agar UU itu juga dibatalkan,” kata Zainudin, kepada Serat.id
Baca juga : Buruh Semarang Tuding Wakil Rakyat di Senayan Berkhianat
Tolak Omnibus Law, Aktivis Buruh Kota Semarang Jalan Kaki ke DPR RI
AJI Sebut Omnibus Law Merugikan Pekerja dan mengancam Demokratisasi Penyiaran
Topo Ngligo, artinya bertapa dengan telanjang dada, sebagai protes ke sekian kalinya yang dilakukan Zainudin. Aksi itu sebagai symbol rakyat telah dilucuti hak hidupnya oleh pemerintah dengan dipaksakannya UU Cipta Kerja.
Aksi protes dilakukan Zainudin bukan kali ini saja, sebelumnya anggota dewan pengupahan Kota Semarang itu mengelar aksi Topo Pepe di tempat yang sama sebagai protes kenaikan iuran BPJS, pada Februari lalu ia bersama buruh di Semarang menggelar spanduk raksasa berisi penolakan Omnibus Law depan DPRD selama 4 hari.
Termasuk demonstrasi Nyadong Pocong sebelah timur bundaran air mancur selama 3 hari. Sedangkan sebelum aksi Topo Ngligo itu, dia telah memulai aksi Jalan Kaki (Long March) Semarang-Jakarta sebagai protes terhadap UU Cipta Kerja yang menurut dia mengancam kehidupan buruh.
“Aksi Topo Ngligo juga sebagai gambaran bahwa Gubernur Jawa Tengah sudah tidak mempunyai rasa malu dan ini kami lakukan guna Menuntut Pembatalan Acara Sosialisasi UU Cipta Kerja oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Zainudin menjelaskan.
Ia menegaskan aksi Topo Ngligo adalah gerakan moral yang didasari keprihatinan atas perilaku pejabat di negeri ini termasuk Gubernur Jawa Tengah yang kurang peka terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Menurut Zainudin, Omnibus Law sejak awal pembentukannya sudah bermasalah. Dua hal penting yang menjadi persoalan adalah terkait proses yang tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan dan materi isinya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Selain itu dalam pembahasannya juga terkesan dipaksakan seolah “kejar setoran”.
“Maka langkah yang ditempuh Gubernur Jawa Tengah dengan mensosialisasikan UU Cipta Kerja adalah tindakan yang salah,” kata Zainudin menegaskan.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan siap mendampingi para buruh menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait Undang-Undang Ciptakerja. Ia menjamin tak perlu diperintah, sudah menelepon para menteri terkait tuntutan para buruh itu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat turun menemui ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Senin 12 Oktober 2020.
“Saya tahu perasaan panjenengan, maka saat terjadi keramaian ini, nggak usahlah saya disuruh-suruh. Saya langsung telepon menteri dan menyampaikan aspirasi panjenengan semuanya,” kata Ganjar. (*)
