Terdapat pengurangan biaya Rp100.3000 per orang per bulan saat menggunakan BRT sehingga menjadikan penumpang lebih menghemat. Selain itu kru Trans Jateng ada 20 persen lebih itu adalah bagian masyarakat kurang mampu.
Serat.id – Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng disebut menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan, selain menyediakan layanan transportasi umum yang murah dan nyaman. Tercatat sejak diluncurkan 2017 hingga saat inilayanan transportasi itu mampu menggeser 46 persen orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi menjadi penumpang angkutan umum Trans Jateng.
“Selain memberikan layanan transportasi murah dan nyaman (BRT) juga sebagai langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, Joko Setyawan, dikutip dari laman jatengprov.go.id, Senin 18 April 2022
Menurut Joko terdapat pengurangan biaya Rp100.3000 per orang per bulan saat menggunakan BRT sehingga menjadikan penumpang lebih menghemat. Selain itu kru Trans Jateng ada 20 persen lebih itu adalah bagian masyarakat kurang mampu.
“Hal itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. 20 persen itu dari total 484 kru Trans Jateng,” kata Joko menambahkan.
Saat ini BRT Trans Jateng sudah memiliki enam koridor dengan total 98 armada. Yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, Semarang-Kendal, Purworejo-Magelang, Solo-Sragen, dan Semarang-Grobogan.
BRT Trans Jateng sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak 2017 sebagai bagian dari program Pemprov kini ada tambahan satu sehingga menjadi tujuh koridor atau sesuai RPJMD yang sudah dicanangkan sampai 2023, dengan membuka pelayanan sebanyak tujuh koridor.
Pemerintah juga telah melakukan survei secara poriodik terkait dengan ketermanfaatan kehadiran BRT Trans Jateng. Terakhir, survei dilakukan pada 2021 dengan jumlah 1.412 koresponden. survei secara periodik terakhir tahun 2021 dengan 1.412 responden.
“Dari sana kita mendapatkan ada sekitar 46 persen orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Ini menjadi jawaban merubah cara pandang masyarakat,” kata Joko menjelaskan .
Meneguhkan Pengarusutamaan Gender
Joko juga menyebut program BRT Trans Jateng juga meneguhkan pengarusutamaan gender yang semula angkutan lain tidak terlalu memberikan perhatian terhadap perempuan, Trans Jateng justru 75 persen adalah perempuan. Kebijakan itu dilakukan dengan space yang lebih besar bagi kaum perempuan sebagai previlege membuat kenyamanan mereka.
Ia berharap Trans Jateng dapat teus berlanjut. Karena sebagai bentuk kehadiran pemerintah sebagaimana UU No 22 Tahun 2009 tentang Pemda wajib menyedian layanan angkutan umum massal antar kota dalam provinsi. “Siapapun pemimpinnya, Trans Jateng harus terus ada,” katanya. (*)
