Sebanyak 20 jurnalis lintas media dari Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat mengikuti Workshop Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh AJI Indonesia bekerja sama dengan International NGO Forum an Indonesian Development (INFID) dan OXFAM.
Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Hairansyah Akhmad menjelaskan sistem ekonomi global yang berkembang saat ini tak hanya membawa pengaruh di bidang ekonomi saja, namun juga di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
“Bahkan, tindakan perusahaan mencari laba, ataupu kebangkrutan perusahaan dapat membawa maalah besar secara ekonomi dan politik di sebuah negara,” ujar Hairansyah dalam workshop tersebut.
Hairansyah menegaskan, dalam berbisnis korporasi dituntut untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia baik terhadap buruh atau tenaga kerjanya, maupun terhadap pihak di luar perusahaannya.
Direktur Lingkar Borneo, Agus Sutomo memaparkan saat ini memang terdapat berbagai macam pengakuan HAM seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, UU HAM 39 tahun 1999, Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat, Konvensi ILO tentang Buruh, serta beberapa UU Sektoral. Namun nyatanya, pemerintah dan pemodal masih menganggap bahwa isu HAM hanya sebagai penghambat.
“Pemahaman dan penerapan HAM di kalangan pemerintah termasuk penegak hukum seperti polisi, TNI, jaksa, dan hakim, termasuk diantaranya rekan-rekan pengacara masih lemah dan rendah,” ungkap Agus.
Agus mencontohkan, kasus masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Padahal, bisnis tidak akan berjalan dengan baik, jika masalah HAM diabaikan. (pri)
