Serat.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, mendorong agar pemerintah daerah Jateng, memasukkan aturan khusus tentang Madrasah dan Pondok Pesantren dalam pembahasan rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Dorongan muncul dengan pertimbangan agar satuan organisasi tata kerja (SOTK) Pendidikan sebagai penyelenggara sekolah umum, harus bersinergi dengan Madrasah.
“Padahal keberadaan Madrasah dan pesantren merupakan lembaga yang turut menjadi instrumen pendidikan karakter,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah, M Hendri Wicaksono, dalam siaran persnya yang diterima serat.id, 11 Oktober 2018.
Menurut Hendri, Madrasah dan pesantren merupakan instrumen penguatan pendidikan karakter, maka sudah seharusnya di dalam Raperda juga perlu meregulasi alokasi khusus anggaran di dalam APBD. “Ini dalam rangka pertanggungjawaban Negara untuk penguatan Madrasah dan pesantren dalam kerangka pendidikan karakter,” kata Hendri, menambahkan.
Ia menjelaskan realitas menunjukkan bahwa Madrasah dan lembaga keagamaan lainnya sebagai lembaga pembentuk karakter bangsa masih menjadi lembaga yang hidup seadanya. Lembaga madrasah dan pondok pesantren dikelola secara swadaya bahkan para pendidiknya digaji apa adanya.
“Ini yang seharusnya diperhatikan, seharusnya kebijakan anggaran harus adil dan merata. Apalagi, semua dituntut mutu yang sama,” kata Hendri menjelaskan.
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, mengatakan jika Raperda ini tidak mengatur detail tentang fasilitasi kepada Madrasah, maka bisa diambil jalan lain. “Niat baiknya harus ada. Misalnya hibah untuk Madrasah-Madrasah diperbesar,” kata Abdul Hamid. (*)
