Undang-undang dasar 1945 mengatur TNI hanya menjaga pertahanan.
Serat.id – Gagasan Dwi Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai bakal mengganggu demokrasi, hal itu mengacu undang-undang dasar 1945 yang mengatur TNI hanya menjaga pertahanan.
“Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya mengatakan TNI hanya di bidang menjaga pertahanan, jadi sudah dikunci di situ,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, saat diskusi bertema “Diskusi Dwi Fungsi TNI, Ijon Politik Nggatheli”, di PKM Unnes, 11 Maret 2019.
Baca juga : Penyitaan Buku “Kiri” Mengancam Kebebasan Berekspresi dan Hak Informasi
Ia menyarankan agar TNI ditempatkan sebagai pertahanan kembali. Menurut dia, diskusi membedah peran TNI seperti yang digelar itu sangat penting untuk kembali mengingat tentang mandat reformasi yang salah satunya mengamanatkan TNI kembali ke barak.
“Dengan diskusi semacam ini, kita jadi lebih mendalami persoalan, dan kita kembali ingat tentang mandat reformasi,” ujar Asfinawati menjelaskan.
Dalam kesempatan yang sama Dosen fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Tsabit Azinar Ahmad, mengatakan pertarungan politik melibatkan peran TNI sering diidentikkan dengan perang bintang, seperti para Purnawirawan yang mempunyai pengaruh politik.
“Bukan berarti dia (Purnawirawan) memiliki jabatan politik, tapi dia mempunyai pengaruh politik, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Purnawirawan di Pilpres ini,” kata Tsabit.
Tsabit menyatakan dwi fungsi sangat tidak cocok diterapkan di era sekarang karena kondisinya sangat berbeda dengan era 50an. Ia menyebutkan peran TNI hanya layak membantu di sektor kebencanaan.
“Kalau TNI dimasukkan dalam ranah sosial, seperti membantu warga yang terkena bencana itu malah lebih baik,” katanya. (*)
