Gaji juga belum dibayarkan dengan tunggakan bervariasi satu dengan yang lain.
Serat.id – Sebanyak 15 pekerja media di Kota Semarang tidak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak bekerja selama dua tahun lalu. Hal itu diketahui saat pengaduan ke Posko THR yang dibuka LBH Semarang dan dengan Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah dan Aliansi Gerakan Rakyat Mengugat (GERAM).
“Ini memprihatinkan. Dalam kasus ini LBH Semarang rencananya akan mengambil langkah hukum, jika telah keluar penetapan dari Disnakertrans Provinsi Jateng terkait adanya pelanggaran oleh perusahaan,” ujar Herdin Pardjoangan, Kepala Divisi Advokasi Perburuhan LBH Semarang.
Herdin mengatakan selain penunggakan THR, kelima belas pekerja media tersebut juga belum menerima gaji selama berbulan-bulan. “Pada intinya (gaji 15 pekerja media) belum dibayarkan tapi untuk waktu tungakannya berbeda-beda satu dengan yang lain,” ujar Herdin menambahkan.
LBH Semarang berencana mengarahkan lima belas pekerja tersebut untuk meneruskan aduan kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Termasuk mengambil langkah hukum, jika telah keluar penetapan dari Disnakertrans Provinsi Jateng terkait adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Baca juga: Perusahaan Media Paling Banyak Diadukan Soal THR
Aktivis advokasi AJI Kota Semarang, Tomy Setiawan, memandang permasalahan media tersebut seharusnya tidak bisa ditolerir karena merupakan pelanggaran hak normatif.
“AJI Semarang secara tegas mendorong penyelesaian (permasalahan pekerja media)“ ujar Tomi.
Sebanyak 23 Pekerja Media Pernah Melapor ke Disnaker
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Budi Prabawaning Dyah, perusahan media tersebut mempunyai rekam jejak dalam laporan perselisihan hubungan industrial tentang penunggakan gaji yang sedang ia tangani.
“Bulan Februari masuk pengaduan ke sini. Ada dua puluh tiga orang datanya yang melapor,” ujar Dyah.
Menurut Budi, perusahaan tersebut sudah dua kali dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil. “Rencananya besok (Jumat, 14 Juni 2019) mau kita undang antara perwakilan pekerja sama pemilik perusahaan,” ujar Dyah menambahkan.
Sayangnya Dyah mengatakan tidak akan memberikan sanksi aturan THR kepada perusahaan media tersebut, dengan alasan sedangkan mengupayakan hak upah pekerja terpenuhi terlebih dahulu. “Kita masih melakukan pembinaan, upaya kita upaya persuasif,” katanya. (*)
