Serat.id – Aktivis peduli lingkungan di kabupaten Cilacap minta agar pemeirntah memberikan sanksi PT Sumber Segara Primadaya (S2P) yang memproduksi listrik dengan tenaga uap berbahan bakar batu bara. Perusahaan memiliki tiga unit pembangkit listrik, masing-masing dua unit kapasitas 1×660 MW dan 2×300 MW sudah beroperasi sementara unit kapasitas 1×1000 MW dan dijadwalkan beropreasi dalam waktu dekat.
Aktivis yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli lingkungan (FMWPL) menggelar aksi di depan Kantor Kabupaten Cilacap, Rabu (24/7/2019). (ist)
“PLTU itu memberikan dampak yang buruk bagi penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar,” kata aktivis Forum Masyarakat Winong Peduli lingkungan (FMWPL), Fandi, saat menggelar demontrasi.
PLTU Batubara tersebut berlokasi tepat bersebelahan dengan dusun Winong, desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang dihuni oleh sekitar 290 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 877 Jiwa.
Baca juga: LPBINU Jateng Kampanyekan Islam Ramah Lingkungan
Letak yang bersebelahan antara dusun Winong dan Industri PLTU Batubara S2P turut memberikan dampak yang buruk atas menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan warga, rusaknya sumber air warga.
“Dampak yang paling penting dirasakan oleh warga adalah ketika tempat pembuangan limbah B3 (ash yard) milik Industri PLTU Batubara S2P hanya berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dari pemukiman warga,” kata Fandi menamahkan.
Baca juga: Pendapat PLTU Batang Tak Cemari Lingkungan dibantah Greenpeace
Akibatnya banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan semisal sperti batuk, bronkitis, Tuberkulosis (TB) dan ISPA. Gangguan kesehatan tersebut, tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga banyak yang terjangkit dari masyarakat dusun Winong adalah anak-anak yang berusia 1 hingga 8 tahun.
Dalam hal tersebut, seharusnya Negara dapat menjamin hak-hak warga Negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan Pasal 65 ayat (1), yang isinya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Atas dasar beberapa pertimbangan dan ketentuan itu Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) menuntut Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan persoalan dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh PLTU S2P Cilacap, memberikan sanksi kepada PLTU S2P Cilacap atas kesalahan yang mengakibatkan dampak-dampak lingkungan. Serta mendorong adanya kaji ulang AMDAL PLTU S2P Cilacap. (*)
