Bukti pencemaran yang dirasakan warga adanya bau menyengat sejak awal beroperasi perusahaan tersebut sejak awal tahun 2017 lalu.
Serat.id – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai tak serius menerapka sanksi terhadap PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang terbukti mencemari warga di kecamatan Nguter, yang terus terjadi hingga sekarang. Bukti pencemaran yang dirasakan warga adanya bau menyengat sejak awal beroperasi perusahaan tersebut sejak awal tahun 2017 lalu.
“Pabik yang dikelola PT RUM sudah mengeluarkan bau yang menyengat dan membuat warga sekitar pabrik di Desa Nguter, Pengkol, Plesan, Gupit, Celep, merasakan pusing karena setiap hari harus menghirup bau seperti septic tank, dan bahan kimia yang sangat menyengat,” kata seorang warga terdampak, Herman Jansen, Minggu 3 November 2019.
Berita terkait : Aktivitis Penolakan Pencemaran Lingkungan PT RUM Bebas
Pencemaran PT RUM di Sukoharjo Masih Mengancam
Lebih Dari 1.500 Perusahaan di Jateng Hasilkan Limbah B3
Herman mengaku warga sudah mengadukan pencemaran tersebut ke berbagai lembaga negara seperti Pemkab Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sejumlah lembaga tersebut tidak serius memberikan sanksi kepada PT.RUM yang bertahun-tahun melakukan pencemaran.
Tercatat warga terdampak pencemaran pernah menggelar aksi didepan PT RUM dan Kantor Bupati Sukoharjo menuntut perusahaan tersbut tutup dan agar mencemari lingkungan. Namun Bupati Sukoharjo mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administrasi untuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi PT RUM dan wajib melakukan perbaikan pengolahan limbah agar tidak terjadi bau selama 18 bulan yang berakhir pada akhir agustus 2019.
“Namun faktanya PT RUM terus melakukan pencemaran dan pencemaran semakin parah justru setelah sanksi administrasi berakhir,” kata Herman menambahkan.
Menurut dia bau yang menyengat setiap hari dan bertambah parah ketika malam dan dini hari membuat warga dusun Ngrapah yang berada tepat dibelakang PT RUM. Bahkan pada jumat 25 Oktober 2019 mengungsi ke Rumah dinas Bupati Sukoharjo namun ditolak masuk dan terpaksa tidur di depan gerbang rumah dinas bupati sukoharjo sampai pagi.
Pemkab Sukoharjo mengeluarkan perintah agar PTRUM mengurangi Produksi dan terus melakukan perbaikan dampak bau selama satu minggu sejak 26 Oktober 2019 selain itu, jika tidak berhasil menghilangkan bau agar menghentikan sementara kegiatan produksi.
“Namun sejak perintah pengurangan tersebut berlaku sampai dengan hari ini, sabtu 2 November 2019 batas akhir pengurangan produksi,” katanya.
Pendamping warga terdampak pencemeran PT RUM, dari LBH Semarang Nico Wauran menyatakan seharusnya PT RUM segera menutup dan menghentikan kegiatan produksi yang mencemari lingkungan. “Selain itu kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT RUM.
“Itu sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Nico menambahkan.
Ia juga mendesak Bupati Sukoharjo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengeluarkan keputusan pencabutan izin lingkungan PT RUM yang terbukti mencemari warga. (*)
