Perwakilan rakyat di DPR RI harus di sadarkan agar tidak mengkhianati rakyat
Serat.id – Seorang pegiat buruh Jawa Tengah, Ahmad Zainuddin melakukan aksi jalan kaki seorang diri dari Kota Semarang menuju Jakarta. Aksi tersebut sebagai protes soal RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang masih dibahas di DPR RI.
“Saya akan jalan kaki ke Jakarta untuk menuju kantor DPR RI,” kata Zaenuddin saat ditemui di jalan Kalibanteng Kota Semarang, Sabtu, 26 September 2020.
Baca juga : Tolak RUU Omnibus Law, Aktivis dan Buruh Kembali Turun ke Jalan
Aliansi Buruh Tuntut Upah Minimum Rp 3.395.930
Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat
Menurut Zaenuddin perwakilan rakyat di DPR RI harus di sadarkan agar tidak mengkhianati rakyat. Â Ia meminta agar rancangan ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law segera dicabut.
“Mereka itu wakil rakyat, jadi harus mewakili suara rakyat juga. Jangan jadi pengkhianat,” kata Zaenuddin menambahkan.
Ia menuding dari awal penyusunan Omnibus Law sarat dengan kepentingan pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Aturan itu akan mengorbankan kaum buruh untuk dieksploitasi.
Selain mengkritisi Omnibus Law, Zaenuddin juga memprotes banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusha dengan dalih Covid-19. Ia menilai banyak perusahaan nakal yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 sebagai alasan PHK. “Banyak buruh yang di PHK dengan alasan Covid-19, mereka diPHK tanpahak pesangon,” kata Zaenuddin menjelaskan.
Zainuddin juga meminta pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah tahun 2021, berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh di tengah pandemi.
Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Herdin Parjoangan, mengatakan sikap Zaenuddin jalan kaki menolak Omnibus Law hal tersebut sebagai aksi yang luar biasa, sebagai perwakilan buruh di Jawa Tengah.
“Tadi pagi kawan kita buruh Jawa Tengah melakukan aksi dengan berjalan kaki menuju DPR RI untuk menolak Omnibus Law,” kata Herdin.
Menurut Herdin sampai saat ini wakil rakyat masih membahas rancangan undang-undang tersebut meski banyak persolan lebih penting saat pandemi. Padahal secara substansi dan prosedur hal rancangan undang-undang tersebut sudah ditolak sejak awal karena merugikan masyarakat sipil.
“Aksi kawan kita ini sah-sah saja dilakukan, karena apa yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dan dilindungi oleh Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal Asasi Manusia,” katanya.
Herdin menyebut LBH Semarang, Gerakan Rakyat Menggugat, Koalisi Masyarakat Sipil dan Individu-Individu Merdeka mendukung aksi tersebut. (*)
