Tuntutanya adalah tetap menolak Omnibus Law dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota.
Serat.id – Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali turun ke jalan. Mereka akan mendatangi Istana Negara dan Gedung DPR pada 2 November 2020.
Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah Aulia Hakim mengatakan, aksi digelar untuk menolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
’’KSPI Jateng akan bergabung dengan KSPI daerah lain untuk ikut aksi unjuk rasa di Jakarta pada 2 November 2020,’’ katanya kepada Serat.id, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Baca juga : Wacana Kenaikan Upah Nol Persen, Buruh : Sesat dan Salah Analisa
Aliansi Buruh Tuntut Upah Minimum Rp 3.395.930
Tak hanya itu, kata dia, KSPI Jateng juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Semarang pada 9 dan 10 November 2020. “Tuntutanya tetap menolak Omnibus Law dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota,” terangnya.
Menurutnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 3,27 persen di Jawa Tengah, juga harus di barengi dengan kenaikan upah minimum kabupaten/ kota (UMK).
“Jangan sampai UMP ini menjadi logika terbalik, jika UMK-nya justru nol persen,” tandas Aulia.
Pihaknya akan menekan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menaikan UMK di Jateng.
Sebelumnya, Jumat, 30 Oktober 2020, Gubernur Ganjar Pranowo memastikan UMP di Jateng dinaikkan dari pada tahun ini Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.
“Kami telah berkomunikasi dengan serikat pekerja dan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan kenaikan tersebut,” kata Ganjar.
Menurutnya, penetapan itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp 1.798.979,12,” katanya. (*)
