Berusaha menjawab tantangan model organisasi lama yang hierarkis, sentralistis, birokratik, otoriter dan kurang berpihak pada kelompok perempuan serta kaum muda.
Serat.id – Partai Hijau Indonesia (PHI) menggelar konggres yang berakhir pada Minggu malam, 7 Maret 2021 kemarin. Partai baru yang banyak didinisiasi oleh mantan aktivis lingkungan itu menetapkan sejumlah kebijakan termasuk Presidium Nasional dan Majelis Pertimbangan untuk periode 2021-2026.
“Adapun Presidium Nasional yang terpilih adalah Dimitri Dwi Putra, John Muhammad, Kristina Viri, Roy Murtadho dan Taibah Istiqamah. Sementara itu, Majelis Pertimbangan.diisi oleh Anwar Maruf, Chairil Syah, Juli Ermiansyah Putra, Sapei Rusin dan Siti Maemunah,” kata salah satu presidium terpilih John Muhammad, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id.
Baca juga : Calon Tunggal Incumben Pilwakot Kota Semarang, Ini Alasan Partai Kompak Mengusung
LBH Semarang: Golput Hak Asasi Berpolitik
Sejumlah Partai di Jateng Tak Maksimal Ajukan Caleg
John mengatakan PHI berusaha menjawab tantangan model organisasi lama yang hierarkis, sentralistis, birokratik, otoriter dan kurang berpihak pada kelompok perempuan serta kaum muda.
“Upaya ini dilakukan demi tegaknya prinsip-prinsip politik hijau seperti: Kearifan Ekologis, Keadilan Sosial, Demokrasi Partisipatoris, Tanpa Kekerasan, Keberlanjutan dan Penghargaan terhadap Keberagaman,” kata John menambahkan.
Ia mengakui, kondisi itu menjadikan pembahasan Anggaran Dasar berlangsung dinamis, terutama terkait soal kepemimpinan, struktur dan tata kelola organisasi. Kongres yang direncanakan hanya dua hari 27 hingga 28 Februari 2021, akhirnya harus dilanjutkan hingga 7 Maret 2021.
Menurut John, selain karena prinsip-prinsip tersebut, pertimbangan lain dari perubahan organisasi PHI disebabkan oleh perkembangan manajemen dalam era Heterarki atau era Holakrasi yang tengah terjadi saat ini.
Ia menyebut heterarki adalah sistem organisasi di mana elemen-elemen organisasi tidak memiliki peringkat (non-hierarkis) atau minim hierarki. Sementara, Holakrasi adalah sistem tata kelola organisasi dimana kewajiban, wewenang dan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata kepada anggota organisasi.
“Dalam bahasa lain, PHI menginginkan kedaulatan anggota partai yang sejati,” kata John menyimpulkan.
Presidium lain PHI, Dimitri Dwi Putra menyatakan kebijakan afirmasi juga disepakati peserta Kongres dengan menjamin kepemimpinan perempuan, kelompok tertentu dan anak muda dengan usia dibawah 30 tahun dalam wadah kepemimpinan kolaboratif yang bersifat kolektif-kolegial.
“Makanya, jumlah pemimpin pun diperluas menjadi 5 orang,” kata Dimitri.
Tercatat dalam formasi Presidium Nasional PHI 2021-2026, Dimitri Dwi Putra terpilih sebagai perwakilan pemimpin muda berusia dibawah 30 tahun.
Sementara itu, kepastian pemimpin perempuan diwakili oleh Kristina Viri dan Taibah Istiqamah. Selain ketiganya, wajah baru lainnya adalah Roy Murtadho. Adapun John Muhammad adalah Sekretaris Jenderal sejak PHI dideklarasikan 5 Juni 2012 lalu.
Mereka berlima memiliki latar belakang yang beragam John adalah arsitek yang tinggal di Jakarta dan Roy adalah warga Jawa Timur yang menjadi peneliti agraria di Sajogyo Institute, Bogor. Dimitri juga warga Jakarta dan menjadi pekerja profesional di bidang teknologi keuangan.
Sedangkan Taibah adalah warga Kalimantan Tengah dan ibu rumah tangga sekaligus pegiat pemberdayaan desa yang juga aktif dalam kelompok pemantau Pemilu. Sementara itu, Viri adalah warga Jawa Tengah dan ibu rumah tangga yang sedang menyelesaikan studi masternya di Universitas Gadjah Mada. (*)
