Polri juga mengupayakan penanganan kekerasan yang menimpa Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya.
Serat.id – Kepolisian Republik Indonesia meminta maaf atas tindakan polisi di daerah yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Intitusi keamanan sipil menyatakan segera memperbaiki sikap anggota kepolisian tersebut.
“Upaya kami kepada polisi di daerah adalah menginformasikan bahwa media adalah mitra kita dan kita menyampaikan selalu media dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers,” ujar Kepala Bagian Penerangan (Kabagpenum) Divis Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, saat webinar Catatan AJI atas Situasi Kebebasan Pers Inodnesia 2021, Senin, 3 Mei 2021.
Baca juga : Kekerasan Jurnalis Yang Terus Berulang dan Diabaikan Negara
239 Kartunis Dunia Aksi Solidaritas Tolak Kekerasan terhadap Jurnalis
Derita Jurnalis Nurhadi, Disekap Dipukuli Saat Bertugas
Menurut Ahmad, kekerasan yang dilakukan polisi hanyalah merupakan oknum. Ia menyebut masih banyak aparat kepolisian yang masih menjadi sahabat bagi jurnalis. “Kira kira ada satu polisi yang melakukan kekerasan dari 200 ribu. Artinya masih ada 199.999 lainnya yang masih menjadi sahabat jurnalis,” kata Ahmad menambahkan.
Upaya lain yang dilakukan membagikan rompi khusus bertuliskan pers agar jurnalis tidak menjadi korban kekerasan saat aksi unjuk rasa. Rompi tersebut diberi warna oranye dan diberi scotlight agar mudah terlihat di malam hari,
Polri juga mengupayakan penanganan kekerasan yang menimpa Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya. Bahkan, kasus tersebut selalu dipantau oleh Mabes Polri dan sesegara mungkin untuk disampaikan ke masyarakat setiap perkembangan kasusnya.
“Penyidik telah mulai memerika EO, vendor, manajer hotel, memeriksa beberapa saksi, saksi lainnya, segera mungkin penyidik diserse kriminal umum akan mengajukan gelar penetapan terasangka,” ujar Ahmad menjelaskan.
Ketua Umum AJI, Sasmito Madrim mengatakan, 56 kasus yang menimpa jurnalis saat meliput aksi, murni karena pemberitaan. Ia membedakan jurnalis yang terkena lemparan botol untuk dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. “Perlu ada pembenahan reformasi di tubuh polri supaya tetap mengamankan aksi biar lebih manusiawi,” ujar Sasmito.
Sasmito berharap jika terjadi sengketa pemberitaan, kepolisian dapat menyerahkan ke ahlinya yakni Dewan Pers. Selain itu, berdasarkan data AJI 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis Mei 2020 hingga Mei 2021. Sebanyak 70 persen pelaku kekerasan didominasi oleh polisi.
”Saya sangat setuju 100 persen yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis untuk diproses oleh aparat kepolisian, karena ini merugikan jurnalis dan merugikan masyarakat,” ujar Sasmito menambahkan.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan persoalan kekerasan yang menimpa jurnalis tak boleh disederhanakan menjadi persoalan teknis dan standar tugas di lapangan. Penting juga untuk memberikan pemahaman bagi aparat kepolisian, aparat sipil negara dan pejabat publik tentang posisi jurnalis, kebebasan pers dan peran jurnalis dalam penegakan demokrasi dan HAM.
“Jurnalis adalah pembela HAM ketika menginvestigasi isu-isu hak asasi manusia,” ujar Beka Hapsara. (*)
