Diminta meluangkan waktunya untuk turun ke lapangan dalam rangka memperbaiki nasib wong cilik
Serat.id – Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem Jateng mengkritik Gubernur Ganjar Pranowo yang dinilai belum mampu mengentaskan kemiskinan, khususnya sektor petani di Jawa Tengah. Kritik Repdem itu mengacu hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) organisai yang menyebut angka kemiskinan petani di Jateng masih tinggi.
“Sebagai Gubernur yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Ganjar wajib memprioritaskan program dan meluangkan waktunya untuk turun ke lapangan dalam rangka memperbaiki nasib wong cilik,” kata ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi Jawa Tengah, M. Fadllil Kirom, dalam pernyataan tertulis, Selasa, 25 Mei 2021.
Baca juga : Pandemi Covid-19, Penduduk Miskin di Jateng Bertambah Jadi 4,12 Juta Orang
Survei Elektabilitas Ganjar Tinggi, Pengamat: Belum Bisa Jadi Patokan
Pilpres 2024, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng : Ganjar Wis Kemajon
Fadlil menyebut masih ada penurunan persentase sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian, tidak efektifnya sistem penyuluhan petani, bahkan adanya kesulitan petani mengakses permodalan melalui perbankan.
“Itu juga disebabkan lemahnya peran Perusda yang menangani bidang pangan dan kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan hingga regenerasi petani yang belum efektif,” kata Fadlil menambahkan.
Kemiskinan petani di Jateng yang masih tinggi saat pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo masih tersisa 2,5 tahun itu seharusnya menjadi agenda utama melakukan perbaikan. Apa lagi sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 7,48 persen.
Di tengah pandemi Covid -19 ini, sebagai Gubernur yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan juga seharusnya memprioritaskan program dan meluangkan waktunya untuk turun ke lapangan. “Dalam rangka memperbaiki nasib wong cilik,” kata Fadlil menegaskan.
Fadlil mengacu undang-undang nomor 11 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
“Tentu ini menjadi kewajiban Pemprov Jateng untuk melaksanakan mandat pengurangan kemiskinan
petani di Jawa Tengah,” katanya.
Serat.id mencoba konfirmasi ke Gubernur Ganjar Pranowo terkait kritik tersebut, meski belum ada jawaban. Namun dalam situs resmi jatengprov.go.id, Ganjar pernah mengatakan terus melakukan inovasi untuk menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya dengan meluncurkan aplikasi Sistem Pelaporan Online (Silap) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Aplikasi yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, awal Maret lalu untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program atau kegiatan, serta rencana pelaksanaan program CSR oleh perusahaan, BUMN, dan BUMD.
“Mudah-mudahan Silap-CSR bisa terkonsolidasi dengan baik,” ujar Ganjar kala itu.
Menurut Ganjar, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sudah dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya Satu OPD Satu Desa Dampingan. Saat ini mengevaluasi terhadap program tersebut, meski ia mengaku program itu belum maksimal karena pandemi Covid-19.
“Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan, karena ada Covid-19. Jadi ke depan gerakannya perlu dilebarkan,” kata Ganjar menjelaskan.
Ia meminta OPD bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan, yang membantu dalam penanganan kemiskinan. (*)
