Seruan moral itu dilakukan civitas academica Unnes karena kini kondisi demokrasi di Indonesia terancam karena belokan otorianisme atas nama hukum.
SEMARANG – Gelombang seruan moral menyikapi kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pemilu terus bergulir di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya Unika Soegijapranata Semarang, Rabu, 7 Februari 2024, giliran civitas academica Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyuarakan Seruan Moral Kampus Sekaran.
Seruan moral dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa itu dibacakan oleh Prof. Dr. Issy Yuliasri, profesor bahasa Inggris FBS Inggris, Unnes.
Mereka menyerukan kepada presiden, wakil presiden, para menteri dan penyelenggara negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan amanat reformasi. “Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan elektoral sesaat,” serunya.
Dia juga menyerukan kepada TNI, Polri, aparatur sipil negara agar menegakkan netralitas. Mereka juga diminta agar tidak mau diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan sesaat dengan mengorbankan integritas dan komitmennya pada penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Issy Yuliasri juga meminta kepada penyelenggara pemilu agar mengedepankan asas jujur, adil dan transparan serta bertindak profesional bagi terciptanya pesta demokrasi 2024 yang bermartabat.
Para politisi juga diminta untuk kembali kepada jati diri sebagai representasi kedaulatan rakyat, berjuang untuk rakyat dengan cara yang bermartabat, serta menjauhi sikap oportunistik dan perilaku manipulatif.
‘’Seluruh kaum cerdik-cendekia agar tetap menjaga integritas keilmuan, memperkokoh keberpihakan pada kebenaran, dan pada saat yang sama tidak menjadi bagian dari penyulut polarisasi masyarakat,’’ tandasnya
Sementara seluruh elemen bangsa diajak merapatkan barisan guna mengawal tegaknya demokrasi yang bermartabat, konstitusi dan supremasi hukum, untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta amanat reformasi.
Dia mengungkapkan, seruan itu dilakukan civitas academica Unnes karena kondisi demokrasi di Indonesia kini terancam karena belokan otorianisme atas nama hukum.
Cita-cita reformasi untuk menciptakan negara yang demokratis, kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum, tergerus oleh perilaku kekuasaan oligarkis yang intimidatif terhadap kebebasan sipil dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Kondisi ini, kata dia, diperparah karena lunturnya keteladanan penyelenggara negara dan maraknya “manipulasi simbolik” para elite politik. Penyelenggara negara semakin terbiasa mengeksploitasi simbol-simbol populisme guna mendapatkan legitimasi publik sesaat, yang sejatinya mengaburkan hakikat demokrasi.
Seruan moral sebelumnya juga disampaikan civitas academica perguruan tinggi Katolik yang tergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK). Ada enam poin yang disuarakan, di antaranya keprihatinan atas situasi akhir-akhir ini yang ‘’agak menjauh’’ dari nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, meminta presiden dan segenap aparat untuk kembali seperti fungsinya.
‘’Ya menjadi bapak untuk semua. Ndak boleh dong bapak negara menjadi bapakanya sebagian orang. Itu prinsipnya,’’ Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Dr Ferdinandus Hindiarto, SPsi, MSi di kampusnya.
Selain itu, pihaknya meminta mengutamakan pendekatan damai dan menghindari kekerasan, baik dalam kampanye, pelaksaan pemilu maupun pascapemilu. ‘’Karena kami diutus mencari, menemukan dan menyuarakan kebenaran,’’ terangnya.
Ferdinandus Hindiarto menyatakan pernyaatan sikap itu berawal dari pertemuan 26 anggota APTIK. Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi panjang lebar sikap perguruan tinggi Katolik terkait kondisi terkini, Akhirnya, pihaknya menemukan dokumen dari Vatikan bahwa Katolik harus mencari, menemukan, menyuarakan kebenaran.
‘’Kami berpatok kalau baik ya diapresiasi, sebaliknya ketika menyimpang harus diluruskan,’’ katanya. Dia menilai hal disuarakan sebagai bentuk cinta kasih.
Perguruan Tinggi Diminta Buat Video
Saat ditanya terkait permintaan membuat video apresiasi ke Jokowi oleh aparat, dia menyatakan, pihaknya tidak menolak, tapi tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. ‘’Karena kami merespons dengan baik tentu pihak yang bersangkutan merespons dengan baik juga,’’ terangnya.
Bagaimana kalau seruan dari kampus tidak diindahkan? Dia menyatakan inginnya damai, berjalan dengan baik. ‘’Kampus itu hanya bisa bermain di wilayah etik moral kok. Kami kan tidak memiliki wilayah, domain apa pun, mau mengubah apa juga tidak punya kewenangan. Ya, sudah kami berada di wilayah kami, mengingatkan apakah semua ini beretika dan bermoral sih. Yuk kembali,’’ terangnya.
Terpisah Rektor IAIN Kudus, Prof. Dr. H. Adurrohman kasdi, Lc., M.Si saat ditanya terkait adanya gerakan di kampus-kampus, dia menolak memberikan penjelasan. “Silakan menanyakan ke rektor yang kampusnya ada gejolak saja,” katanya.
Dia menyatakan, pihaknya juga sudah membuat video seperti permintaan kepolisian.
Hal senada diungkapkan Rektor UIN Salatiga Prof. Zakiyuddin Baidhawy. Dia juga enggan memberikan komentar. Dia mempersilakan untuk menanyakan ke rektor lain.
Berbeda dari Wakil Rektor 1 UIN Walisongo Semarang, Dr. H. M. Mukhsin Jamil, MAg. Dia mengatakan, proses pembangunan demokrasi dari prespektif keagamaan harus dijaga.
Karena itu melalui demokrasi kebebasan beragama dapat hidup, tumbuh subuh dengan baik. ‘’Untuk itu semua elemen bangsa harus bekerja keras menyokong tegaknya demokrasi, kebebasan yang kita perjuangkan melalui reformasi 1998.’’
Dia menilai adanya seruan moral dari kalangan kampus itu merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi. ‘’Itu kebebasan yang dimanfaatkan akademisi untuk mengeluarkan seruan moral.’’
Dia juga menyatakan pihaknya juga memberikan kebebasan bagi civitas academica di kampusnya untuk bersuara.(*)
