Serat.id – Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah menerima banyak aduan dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) oleh orang tua murid. Tercatat saat ini aduan yang masuk mencapai 25 laporan dari orang tua calon siswa yang menyerahkan berkas resmi atau pesan elektronik.
“Dari 25 laporan yang masuk mayoritas dari orang tua calon siswa yang merasa anaknya tersingkir akibat adanya ketetapan SKTM sebagai syarat diterimanya sekolah saat PPDB,” ujar Assisten Ombdusman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Bellinda Wasistiyana, saat ditemui serat di ruang kerjanya, Selasa 10 Juli 2018.
Bellinda menyebutkan para orang tua calon siswa mengadu karena anak mereka memiliki nilai tinggi namun tersingkir dari sekolah yang diinginkan dengan anak yang memiliki SKTM. “Kami akan koordinasi dengan Ombudsman pusat dan dinas terkait untuk menyelesaikan kasus SKTM,” ujar Bellinda menjelaskan.
Ombudsman merespon positif dengan adanya aduan dari orang tua murid terkait masalah SKTM, dari 25 laporan yang masuk juga terdapat laporan yang bersifat konsultasi. Tercatat beberapa masyarakat yang mengadu dari kota Solo, Pekalongan dan Kabupaten Kota Semarang.
Aduan mengenai dugaan penyalahgunaan SKTM mulai marak saat pemerintah mengeluarkan kebijakan kuota 20 persen bagi siswa kurang mampu. Kebijaka itu juga diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB SMA/SMK. (NIN)
