Kasus penahanan kaum Uighur bukan terkait masalah agama. Namun lebih pada persoalan politik
Serat.id – Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menjelaskan kasus muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang selama ini menjadi sorotan dunia. Saat kunjungan ke Semarang, Qian menjelaskan kasus penahanan kaum Uighur bukan terkait masalah agama. Namun lebih pada persoalan politik akibat segelintir orang dari Uighur yang menggunakan kekerasan dan terorisme untuk melepaskan diri dari pemerintah yang sah.
”Kami sudah sampaikan kepada tokoh muslim sedunia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, di mana-mana kami bersahabat dengan muslim. Ini bukan masalah agama tetapi kedamaian negara yang dirusak oleh perilaku kekerasan, terorisme, dan sparatisme,” kata Xiao Qian saat dialog dengan sejumlah ulama dan tokoh perguruan tinggi di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Jalan Gajah Raya Semarang, 10 Januari lalu .
Qian yang ditemani Konsulat Jenderal negaranya di Surabaya Gu Jingqi, Kepala Bagian Politik Wang Shikun, Deputi Atase Pertahanan Kolonel Zhao Yunfei, Sekretaris Kedua Zhao Qiang, dan staf kedutaan Li Jibin dan Ma Xiao Xuan.
Mereka diterima Ketua Dewan Pelaksana Pengelola (DPP) Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Prof Dr H Noor Achmad MA beserta jajaran pengurus, mantan Gubernur Jateng KH Ali Mufiz, dan Asisten I Setda Jateng Heru Setiadi yang mewakili Gubernur Ganjar Pranowo.
Ketua DPP MAJT, Noor Achmad menjelaskan kehadiran Dubes Tiongkok ke Semarang sangat tepat karena berkaitan dengan isu muslim Uighur Xinjiang yang ramai diberitakan di media massa.
”Kita jadi tahu dan mendengar langsung sebenarnya apa yang terjadi di Xinjiang. Kami malah berencana akan melakukan kunjungan ke Xinjiang,” kata Noor menjelaskan.
Dia memahami sikap Pemerintah Tiongkok dalam menangani umat Islam di Xinjiang atau umat Islam di Tiongkok. Munculnya informasi yang beragam memengaruhi kesan tidak bagus dari umat Islam Indonesia terhadap Pemerintah Tiongkok perlu diluruskan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas dan kewenangan.
“Seperti yang dilakukan Dubes Tiongkok di hadapan para ulama di MAJT,” katanya.
Noor Achmad menyebutkan langkah mempererat persahabatan antara umat Islam Indonesia dengan Tiongkok perlu ditingkatkan kerja sama di berbagai bidang, terutatama pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi.
Ia menyarankan pemerintah Tiongkok juga harus berani membuka lebar-lebar informasi tentang umat Islam negeri itu dan mempersilakan kepada siapa saja untuk berkunjung ke daerah-daerah muslim.
Hubungan antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam Tiongkok bisa difasilitasi pemerintah atau antar lembaga terutama lembaga keagamaan dan masjid.
“Atas nama MAJT berharap agar penanganan masalah muslim Xinjiang tetap mengedepankan keadilan, persahabatan, dan persaudaraan,” katanya. (*)