Serat.id- Kepala Divisi Bantuan Hukum Legal Resorces Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJ HAM), Niha Mukharomah, angkat bicara soal putusan tim ad hoc Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) terkait kasus pelecehan seksual di kampus. Niha meminta Undip untuk memenuhi hak penyintas.
“Kalau kami lihat putusannya itu hanya sepihak, hanya untuk memutuskan terhadap si pelaku, tanpa melihat korban, ” ujarnya ketika dihubungi Serat.id, Rabu, 15 Mei 2019.
Penyintas, kata Niha, juga berhak memerlukan konseling ke psikolog dan pemulihan hak atas rehabilitasi sosial.
Baca juga: Dosen Mesum Undip Terbukti Langgar Kode Etik
“(Selain itu) harus ada jaminan (untuk penyintas) akan tidak ada lagi pelaku yang mengganggu dia,” ujarnya
Menurut Niha, rekomendasi yang diberikan tim ad hoc untuk pelaku masih menimbulkan potensi ancaman bagi penyintas karena pelaku masih diperbolehkan mengajar. Ia mengatakan seharusnya Undip belajar dari kasus pelecehan seksual yang ada untuk memiliki aturan khusus tentang penanganan pelecehan seksual.
“Jadi ketika ada kasus kekerasan seksual seperti ini sudah jelas mekanisme atau prosedur penyelesaiannya seperti apa,” ujarnya.
Selain itu, Niha mendorong Undip untuk menyediakan pusat pengaduan untuk korban pelecehan seksual.
“Kalau (hanya mengadu ke) humas, (tidaklah cukup, karena) biasanya masih banyak petugasnya yang laki-laki dan perspektif tentang gender masih kurang, karena budaya kita yang patriarki,” ujarnya.
Sementara itu, ketua tim ad hoc FIB Undip Prof. Iriyanto mengatakan, hasil rekomendasi tim ad hoc telah diserahkan kepada Rektor Undip, Prof.Yos Johan Utama.
“Selanjutnya menjadi kewenangan Rektor,” ujarnya
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB Undip Forsaria Prastika menilai upaya yang diambil tim ad hoc kurang maksimal dan solutif. Sebab pelaku masih diberikan kewenangan untuk mengajar perkuliahan. Selain itu, lanjut dia, rekomendasi tim ad hoc juga belum mencantumkan layanan psikologis dan konseling bagi korban. (*)
