Serat.id, – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta pemerintah tidak perlambatan akses internet di semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali Papua.
AJI menilai pembatasan internet tak sesuai semangat Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
“ AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi,” kata Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim, dalam keterangan resmi yang diterima Serat.id, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut Sasmito meski langkah memperlambat internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mencegah hoaks. Namun di sisi lain, pelambatan ini juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar.
“Pelambatan juga membuat publik kesulitan saling bertukar kabar dengan kerabat dan keluarga. Di samping itu, kebijakan ini juga menghambat kerja-kerja jurnalis dan pemantau HAM dalam melakukan pemantauan peristiwa di Papua,” kata Sasmito menjelaskan.
AJI Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. “AJI juga menolak segala macam tindakan provokasi dan tindakan rasis yang bisa memicu perpecahan dan kekerasan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi,” kata Sasmito menegaskan.
Baca juga : AJI Indonesia Desak Polda Jateng Limpahkan Kasus Serat.id ke Dewan Pers
AJI Semarang Minta Pemerintah Jateng Peduli Pekerja Media
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Jurnalis saat Munajat 212
Tercatat pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pelambatan akses internet menyusul adanya rentetan demonstrasi di Papua dan Papua Barat, 19 Agustus 2019. Demonstrasi tersebut dipicu penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur yang diwarnai dengan isu rasisme.
Pelambatan akses internet (throttling) dilakukan di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, dan sejumlah wilayah lain di Papua secara bertahap pada 19 Agustus 2019, mulai dari pukul 13.00 WIT hingga sekitar pukul 20.30 WIT.
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu melalui siaran pers menjelaskan pelambatan akses internet itu untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu demonstrasi lebih besar.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi ada dua hoaks yang berkaitan dengan demonstrasi di Papua dan Papua Barat itu,” kata Ferdinandus.
Menurut dia informasi hoaks itu berupa foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya. (*)
