Penyebaran dengan cara konvensional menggunakan poster dan selebaran kertas
Serat.id -Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Rofiudin, mengatakan penyebaran berita hoaks atau berita palsu saat Pemilu 2019 banyak terjadi. Uniknya, penyebaran dengan cara konvensional menggunakan poster dan selebaran kertas masih dilakukan.
“Selebaran tersebut mencantumkan nama tokoh yang melarang memilih caleg non muslim. Namun saat dikumpulkan, ternyata nama mereka hanya dicatut saja,” kata Rofiudin, saat diskusi Pola Hoaks pada Pemilu 2019 dan antisipasi Pilkada 2020 di Semarang, Selasa, 17 Desember 2019.
Baca juga : Konten Hoaks Masih didominasi Isu Politik Liputan Dugaan Plagiat Rektor Unnes Bukan Hoaks
AJI Dorong Kampus Kembangkan Jurnalisme Data
Hal itu menjadi alasan bawaslu Jateng terus mengedukasi masyarakat agar lebih bisa menyaring informasi yang didapat.
Sedangkan saat ini penyebaran berita hoaks dikemas dengan meyakinkan, ia membandingkan antara Pemilu pada 2014 terdapat Majalah Obor Rakyat. Maka, pada 2019 ada majalah Indonesia Barokah yang menyebarkan berita tidak benar.
“Kedua media tersebut tidak terverifikasi di Dewan Pers,” kata Rofiudin menjelaskan.
Dalam Pilkada 2020 Bawaslu Jateng mengantisipasi berita hoaks dengan cara mengawasi konten berita terkait Pilkada. Lembaga pengawas itu mengaku punya akses khusus dengan Google dan Facebook, untuk berkomunikasi secara langsung dalam menangani berita hoaks.
“Jika ada berita hoaks, kami akan langsung laporkan kepada Google dan Facebook,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kanit 2 Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jateng, AKP Berry, mengatakan polisi kesulitan menindak pelaku pembuat konten hoaks. Para produsen memiliki tipikal membuat konten hoaks dengan menghapus akun media yang digunakan untuk menyebarkannya.
“Usai membuat konten hoaks, disebarkan di media sosial atau grup tertentu, lalu yang bikin hoaks ini menghapus jejaknya,” kata Berry.
Berry menjelaskan yang terlihat kemudian penyebarnya, yang biasanya ingin eksis di media sosial . “Jadi undang-undang nomor 1 tahun 46 soal pidana dan UU ITE Pasal 28 ayat 2 soal SARA, lebih menyasar kepada yang ikut menyebarkannya,” kata Berry menjelaskan. (*) FITRIA RAHMAWATI
