“Pada tahun 2017 terdapat 49. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 58 kasus dan tahun 2019 meningkat lebih tinggi menjadi 73 kasus,”
Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK menyebut angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terus meningkat dalam kurun tiga tahun terkahir. Lembaga itu mencatat kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2017 hingga 2019, dalam sejumlah kasus yang sedang didampingi.
“Pada tahun 2017 terdapat 49. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 58 kasus dan tahun 2019 meningkat lebih tinggi menjadi 73 kasus,” kata Direktur LBH APIK, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, belum lama ini.
Baca juga : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap rempuan di Indonesia M
Miris Komnas Perempuan Desak Penegak Hukum dan Media Berhenti Ekspos Prostitusi Online
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Miris
Menurut Ayu, pada tahun 2017 terdapat 49 kasus yang sudah ditangani LBH APIK, di antaranya terdapat 30 kasus perdata, 17 kasus pidana, dan 2 kasus sekaligus pidana dan perdata.
“Sementara pada tahun 2018 meningkat menjadi 58 kasus yang terdiri dari 29 kasus perdata, 10 kasus pidana, 1 kasus pidana dan perdata, 16 kasus yang melakukan konsultasi hukum, dan 2 kasus yang diselesaikan secara mediasi,” jelas kaya Ayu menambahkan
Ironisnya kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 meningkat lebih tinggi dengan rincian 13 kasus perdata, 3 kasus pidana, 1 kasus pidana dan perdata, 53 kasus yang melakukan konsultasi hukum, 2 kasus yang diselesaikan secara mediasi, dan 1 akses pelayanan publik.
Sayangnya perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum ini masih mendapatkan diskriminasi dan stigma di dalam masyarakat. “Contohnya adalah kekerasan seksual,” kata Ayu menjelaskan.
LBH APIK telah mendampingi para korban lewat bantuan hukum di ranah litigasi di tingkat kepolisian dan pengadilan. Selain itu juga proses pemberdayaan di ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar para perempuan yang mendapatkan kekerasan terutama yang diceraikan suaminya bisa berdaya secara ekonomi.
Pegiat LBH APIK, Nur Kasanah, menyatakan pendampingan bantuan hukum dilakukan
karena masih adanya sistem budaya patriarki, khususnya perempuan yang
berhadapan dengan hukum masih mengalami hambatan di non litigasi maupun
litigasi. “Itu terjadi sejak 2017 hingga 2019,” kata Nur Kasanah. (*)
