“Ternyata pasal-pasalnya yang terkandung di dalamnya justru mengandung hal-hal yang potensial merugikan dan mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh, petani, nelayan, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil lainya,”
Serat.id – Massa yang tergabung dari mahasiswa, aliansi buruh serta masyarakat Jawa Tengah menggelar aksi penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja di depan Dedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu 11 maret 2020 siang.
Masa aksi yang tergabung dalam Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM) tersebut sebelumnya melakukan aksi long march mulai dari Kawasan Tugu Semarang.
“Kami secara tegas menolak terhadap produk rancangan undang-undang usulan pemerintah yang diberi nama Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja,” jelas Koordinator lapangan Deny Adrianto.
Baca juga : Ini Sikap Buruh Tentang RUU Omnibus Law
Ini Sikap Buruh Tentang RUU Omnibus Law
Buruh Walkout Rapat Koordinasi Saat Bahas Omnibus Law
Deny yang juga sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSPPKI) Jateng, menegaskan penolakan ini salah satunya dilatar belakangi oleh penyusunan draft RUU Cipta Kerja yang dilakukan tidak transparan dan tanpa melibatkan unsur masyarakat sipil.
Disisi lain, rancangan ini yang digadang-gadang pemerintah akan menarik investor untuk membuka lapangan kerja baru dan menyerap jumlah penggangguran serta menekan angka kemiskinan ini. “Ternyata pasal-pasalnya yang terkandung di dalamnya justru mengandung hal-hal yang potensial merugikan dan mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh, petani, nelayan, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil lainya,” kata Deny mejelaskan.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Farmasi dan Kimia, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Jateng Ahmad Zainudin menambahkan, dalam aksi tersebut setidaknya ada beberapa catatan yang dinilai dapat merugikan hak-hak masyarakat sipil. Di antaranya adanya potensi peningakatan pencemaran lingkungan akibat perubahan kewajiban Amdal bagi perusahaan, penghapusan izin lingkungan dan IMB serta penerapan sanksi pidana menjadi pilihan terakhir bagi penjahat lingkungan.
Selain itu legalisasi penindasan terhadap buruh melalui perluasan kerja kontrak dan outsorching, upah murah, perpanjangan waktu kerja dan lembur, pengurangan kompensasi PHK, dan hak cuti berbayar termasuk cuti haid, melahirkan, keguguran dan lainya yang potensial dihilangkan karena diserahkan pengaturanya pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
“Ini membuka peluang penabrakan aturan tata ruang yang dapat dirubah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur publik,” kata Zaenudin.
Ia menjelaskan dalam proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja yang katanya untuk melindungi pekerja, pemerintah justru nampak begitu ramah dan mengakomodir masukan dari kalangan pengusaha.
“Namun disisi lain tidak transparan dan mengabaikan masukan serta tuntutan masyarakat atas terkait RUU yang akan mengancam perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945,” jelas Zainudin. (*) ODY
