Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak AJI pemerintah transparan dan terbuka soal informasi Corona atau Covid-19. AJI Indonesia menilai simpangsiur informasi antara yang terjadi di lapangan dengan yang disampaikan juru bicara resmi pemerintah pusat ini menimbulkan kebingungan publi.
“Dan mungkin juga memicu ketidakpercayaan, karena mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi. Selain simpang siur soal jumlah penderita, pemerintah juga tidak transparan dalam menyebutkan lokasi sebaran penderita Covid-19,” kata ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, Kamis, 19 maret 2020
AJI menilai sikap transparan itu bisa ditunjukkan dengan memberikan data terbaru secara reguler kepada publik tentang jumlah korban Covid-19 yang masih dalam pengawasan, positif, meninggal, dan sembuh.
“Pemerintah juga perlu membuka riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, menyediakan peta sebaran, dan mengumumkan pejabat publik yang positif Covid-19,” kata Manan menjelaskan.
Selain itu, untuk menghindari kesimpangsiuran data, pemerintah juga perlu menyamakan data dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terus menerus. Transparansi itu penting untuk memberitahu publik agar memahami bahaya virus ini sehingga bisa berhati-hati dan berusaha tidak menjadi korban berikutnya.
Semua informasi tersebut hendaknya disediakan dan didistribusikan secara meluas, serta mudah diakses oleh publik, termasuk oleh kelompok difabel dan pendamping mereka. Termasuk terbuka dalam menangani krisis Corona, dengan menyampaikan kondisi sebenarnya tentang kesiagaan kebijakan yang dibuat, dan kendala yang dihadapi.
Baca juga:
Charles Saerang : Minum jamu itu kebiasaan, bukan karena ada corona
Hindari Penyebaran Corona, Lawang Sewu ditutup Sementara
Kapal Pesiar Colombus berlabuh di Tanjung Emas, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang
Termasuk juga kesediaan untuk mendengarkan masukan publik, ahli kesehatan, serta bantuan dari negara lain dalam menghadapi virus Corona. Pemerintah perlu memberitahu publik segera jika ada informasi terbaru. Langkah ini dimaksudkan untuk menanggulangi penyebarluasan informasi di masyarakat, yang bisa jadi belum tentu kebenarannya.
“Jika pemerintah konsisten melakukannya, itu akan menjadi investasi kepercayaan yang penting bagi pemerintah. Sebab, publik akan percaya pemerintah akan segera memberitahu jika ada perkembangan baru sehingga tak ada kebutuhan untuk mempercayai sumber informasi yang lain,” kata Manan menjelaskan.
Informasi yang disampaikan pemerintah juga Menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka. Tak hanya itu pemerintah perlu memiliki prosedur yang jelas dan mengumumkannya kepada publik tentang tata cara pemeriksaan Covid-19 bagi yang merasa memiliki gejala terinfeksi.
Tercatat Indonesia yang sebelumnya mengklaim tidak menemukan adanya kasus virus Corona, kini mulai mencatat penambahan jumlah korban yang signifikan. Catatan soal adanya korban virus Corona dan yang meninggal pertama kali disampaikan 11 Maret 2020 lalu.
Pada waktu itu pemerintah melansir hanya ada 1 korban meninggal, 2 dinyatakan sembuh. Tapi setelah itu jumlahnya terus bertambah. Pada 13 Maret, jumlah korban meninggal menjadi 4 orang. Keesokan harinya, jumlahnya bertambah menjadi 5 orang, dan sebanyak 7 orang pada 17 Maret. Berdasarkan data terakhir yang dirilis juru bicara pemerintah pada 18 Maret 2020, jumlah korban meninggal sudah melonjak drastis menjadi 19 orang. Jumlah korban yang positif virus 227 orang, yang sembuh 11 orang.
Penambahan jumlah secara signifikan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pada saat korban meninggal dikatakan ada 7 orang, sebenarnya jumlahnya lebih dari itu karena sejumlah daerah mencatat ada pasien yang meninggal karena virus yang belum ada vaksinnya.
AJI Indonesia menyayangkan pejabat pemerintah daerah mengaku tak mau membuka data soal itu karena ada perintah dari pemerintah pusat. Kesimpangsiuran informasi antara yang terjadi di lapangan dengan yang disampaikan juru bicara resmi pemerintah pusat ini menimbulkan kebingungan publik, dan mungkin juga memicu ketidakpercayaan, karena mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi. (*)
