“Pelanggaran itu antara lain pemotongan jumlah THR, penundaan atau pencicilan THR, hingga tidak dibayarkan sama sekali,”
Serat.id – Posko Pengaduan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan lembaga bantuan hukum (LBH) Pers, hingga 17 Mei 2020 menerima 89 pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19. Sebanyak 52 dari 89 pengaduan itu terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
“Pelanggaran itu antara lain pemotongan jumlah THR, penundaan atau pencicilan THR, hingga tidak dibayarkan sama sekali,”kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, dalam keterangan resmi, Senin, 18 Mei 2020 malam tadi.
Baca juga edisi khusus serat.id Nestapa Lebaran Pekerja Media Semarang : Perusahaan Media Paling Banyak Diadukan Soal THR
Ironis… Dua Tahun 15 Pekerja Media Tidak Mendapat THR
Asnil menyatakan aduan tentang pelanggaran THR itu sbenarnya tak pelru terjadi di perushaan, apa lagi pemeirntah sudah mengatur lewat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
“Aturan itu sudah menegaskan bahwa setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan THR keagamaan kepada para pekerja, khususnya bagi yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih,” kata Asnil menjelaskan.
Ia mengaskan dalam ketentuan tersebut, pemberian THR merupakan sebuah bentuk kewajiban perusahaan kepada para pekerja sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. AJI Jakarta dan LBH Pers melihat segala bentuk pemotongan atau penundaan pembayaran THR keagamaan dengan dalih situasi pandemi Covid-19 yang terjadi tidaklah tepat.
“Ini harus dianggap sebagai keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran THR,” kata Asnil menambahkan.
Ia menyebutkan pada Pasal 7 ayat (2) PP 78/2015 jelas menyebutkan THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sehingga pengusaha yang tidak membayar THR pada waktu yang ditentukan, sebagaimana tercantum pada Pasal 56, harus membayar denda 5 persen dari total THR.
Sedangkan perusahaan yang tidak membayar THR pekerja dapat dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP Pengupahan. Jenis sanksi administrasi antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan bahkan hingga pembekuan kegiatan usaha.
Tercatat di Posko Pengaduan AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat dari total 89 pengaduan yang masuk, tak hanya aduan THR, namun juga pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 31 orang, mutasi 1 orang, dirumahkan dengan pemotongan gaji 36 orang, pemotongan dengan penundaan gaji 13 orang, tidak digaji sepenuhnya 3 orang, dan kontrak kerja tidak jelas 1 orang.
Sedangkan dari jenis perusahaan media yang dilaporkan, paling banyak media televisi mengalami persoalan ketenagakerjaan, yakni sejumlah 42 pengaduan. Hal itu dinilai aneh, jika dikaitkan survei Nielsen Indonesia, yang menunjukan pandemi menyebabkan kepemirsaan televisi semakin bertambah, dan menyebabkan belanja iklan kembali meningkat sejak awal mei, meski sempat melemah sebulan pada bulan April.
“Hal ini menjadi ironi, karena laporan terbanyak justru dari media televisi,” katanya.
Sementara platform media terbanyak kedua yang memiliki persoalan ketenagakerjaan adalah media siber sejumlah 30 pengaduan. Sedangkan media cetak sejumlah 10 pengaduan dan media radio sejumlah 5 pengaduan. (*)
