“Dari 10 kasus terkait netralitas ASN itu jumlah terlapornya sebanyak 36 ASN ,di antaranya 26 ASN di Purbalingga, 4 di Sukoharjo, 3 di Klaten, 1 di Kabupaten Semarang, 1 di Kendal dan 1 ASN Pemprov Jawa Tengah,”
Serat.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah menyebut ada puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi tak netral dalam tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Tercatat Bawaslu Jateng telah menangani sebanyak 69 dugaan kasus pelanggaran selama masa Pilkada 2020.
“Dari 10 kasus terkait netralitas ASN itu jumlah terlapornya sebanyak 36 ASN ,di antaranya 26 ASN di Purbalingga, 4 di Sukoharjo, 3 di Klaten, 1 di Kabupaten Semarang, 1 di Kendal dan 1 ASN Pemprov Jawa Tengah,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, dalam keterangan resmi, diterima Serat.id 21 Mei 2020.
Baca juga : Bawaslu Rekomendasikan Sanksi 15 ASN Tak Netral
Bawaslu Temukan 8 Pelanggaran ASN Tak Netral di Pemilu
Terlibat memihak, Sejumlah ASN di Sukoharjo dikenai Sanksi
Kasus netralitas sebanyak 23 ASN di Purbalingga, para ASN tersebut terlibat dalam pembuatan video yel-yel untuk mendukung bupati petahana yang akan mencalonkan diri kembali. “Dalam pembuatan video tersebut para terlapor masih menggunakan seragam dinas,” kata Ananingsih menambahkan.
Mereka diduga melanggar Pasal 2 huruf (f), Pasal 4 huruf (d), Pasal 5 ayat (2) huruf (d), (e), (h),(k) dan (l), Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 huruf (d) dan Pasal 68 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 huruf (c) PP No.42/2004. Bawaslu merekomendasikan ke KASN agar para ASN tersebut diberi sanksi yang hasilnya Pada 13 Mei 2020, KASN telah mengeluarkan surat rekomendasi sanksi kepada 23 ASN tersebut.
Tercatat ada 69 dugaan kasus pelanggaran selama masa Pilkada 2020, dari jumlah itu yang diproses lebih lanjut sebanyak 53 kasus. Ananingsih menyatakan sebanyak 53 kasus itu terdiri dari 42 kasus pelanggaran administrasi dan 11 kasus pelanggaran perundang-undangan hukum lainnya.
“Terkait dengan 42 kasus pelanggaran administrasi adalah berupa penanganan tahapan seleksi PPK dan PPS yang dilakukan KPU. Output penanganan pelanggaran ini berupa rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten dan Kota ke KPU di masing-masing,” kata Ananingsih menjelaskan.
Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan tindakan pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam proses pilkada 2020. Lembaga pengawasan itu mendesak kepada semua pihak tetap mematuhi berbagai aturan yang ada agar proses pilkada berjalan dengan baik.
“Bawaslu selalu mengutamakan proses pencegahan. Namun, jika pencegahan tak mempan maka tak ada cara lain kecuali proses penindakan dan penanganan pelanggaran,” kata Ananingsih menegaskan. (*)
