“Tidak masuk akal program yang tidak time table tersebut tetap diekseskusi. Kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi semacam mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif,”
Serat.id – Program “Jogo Tonggo” yang digelorakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kasus corona baru atau Covid-19 perlu dipertanyakan. Program itu dinilai tidak tepat, belakangan terlihat tidak sesuai harapan, karena pelaksanaannya tidak sesuai jadwal atau tak relevan dengan situasi yang ada.
“Tidak masuk akal program yang tidak time table tersebut tetap diekseskusi. Kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi semacam mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif,” kata anggota komisi E DPRD Jawa Tengah, Achmad Fadlun, Rabu 10 Juni 2020.
Baca juga : Hadapi Covid -19 Kota Semarang Maksimalkan Gerakan Jogo Tonggo
Gubernur Ganjar Minta Kepala Daerah Identifikasi Alumni Ijtima Ulama Gowa
Ini Penerapan Jaga Jarak di Pasar Bintoro Demak
Menurut Fadlun, dalam program itu ada bantuan kepada desa senilai Rp 10 Juta berupa barang, sperti sprayer, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot, dan desinfektan. Program itu disalurkan ke desa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten mulai tanggal 10 Juni hingga 30 Juni 2020.
“Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa,” jelas Fadlun menambahkan.
Fadlun tak memungkiri anggaran untuk program Jogo tonggo itu bersifat mendadak karena baru dimunculkan saat virus ini menyebar di Jawa Tengah. Ia bisa memaklumi, namun yang diharapkan agar anggaran yang ada harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat.
Ia menilai anggaran yang digelontorkan dalam program Jogo Tonggo tak sedikit, hal itu mengacu jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.809, dikali desa anggaran Rp 10 juta per desa, maka anggaran yang dikeluarkan Rp78.090.000.000.
“Sebuah angka yang tidak kecil, dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, atau penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha mereka,” katanya.
Ia mempertanyakan kegunaan barang kesehatan yang baru disalurkan sekarang saat akan memasuki tahap New Normal. Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April saat Pandemi merebak.
“Hari ini, yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan,” kata fadlun menegaskan.
Ia menjelaskan sejak awal DPRD, Pimpinan, Rapat Banggar, bahkan di Rapat Bamus sudah mengingatkan bahwa program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. (*)
