“Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 juga disebabkan oleh lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota,”
Serat.id – Jawa Tengah dinilai tak siap menghadapi kondisi new normal yang yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat di sejumlah wilayah. Kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan menghadapi Covid-19 masih rendah.
“Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 juga disebabkan oleh lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata anggota komisi E, dewan perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, Senin 15 Juni 2020.
Baca juga : New Normal di Pesantren, Gus Machin : Mohon Puskesmas Fasilitasi Kesehatan Santri
Live Streaming: Penerapan Normal Baru (New Normal), Antisipasi Dampak Sosial & Kesehatan Jiwa
Ini Persiapan Pedoman New Normal Layanan Kereta Api
Yudi yang mengaku sedang melakukan pantauan di sejumlah wilayah menilai sosialisasi memang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun memilki ukuran yang jelas. Menurut dia, saat ini upaya pencegahan penularan Covid 19 menekankan pada kesadaran masyarakat.
“Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah. Jateng belum siap hadapi new normal,” kata Yudi menambahkan.
Ia membandingkannya dengan upaya sosialisasi pada saat Pemilu atau Pilkada yang memilki ketentuan jelas, termasuk jumlah baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang oleh pemerintah. Sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
“Tapi bentuk sosialisasi pada pencegahan Covid-19 ini tidak jelas. Memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya. Mestinya alokasi anggaran bisa detil sebagaimana sosialisasi pemilu,” kata Yudi menjelaskan.
Padahal, kata Yudi, pemerintah Jateng sangat mampu mencukupi kebutuhan sosialisasi bentuk fisik halnya sosialisasi Pemilu. Hal itu dibuktikan Pemprov Jateng yang telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan Covid 19 dari anggaran realokasi APBD 2019.
Anggaran di antaranya untuk untuk penanganan pasien, termasuk pemulihan ekonomi. “Namun sekali lagi alokasi untuk sosialisasi belum terlihat nyata. Di sisi lain, pemerintah juga diminta aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial,” katanya.
Ia sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan, namun mesti dibarengi dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan yang masif. Meski ia juga prihatin saat pemerintah Kota Semarang menerapkan perlakuan berbeda dalam penanganan Covid 19. Perlakuan beda itu dilihat saat kebijakan penutupan pasar dalam beberapa hari saat ada pedagang di pasar dinyatakan positif Covid 19. Namun pasar lain wilayah kabupaten dan kota di Jateng banyak yang masih beroperasi.
“Kenapa berbeda? Artinya, pencegahan dengan sosialisasi begitu penting. Tak hanya di Semarang tapi juga semua wilayah di Jateng,” katanya.
Trcatat hingga Senin 15 Juni 2020 pukul 13.27 WIB, jumlah pndrita covid-19 di Jateng mencapai 2.249 orang. sebanyak 1.034 orang masih dirawat, 1.045 orang sembuh serta 170 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan ada 6.973 orang. (*)
