Pada 2019 Indonesia hanya memiliki 2,2 juta nelayan tradisional, turun dari tahun 2018 yang memiliki 2,7 juta nelayan tradisional.
Serat.id – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengungkapkan jumlah nelayan tradisional di Indonesia dalam dua tahun terakhir megalami penurunan secara drastis. Tercatat data terakhir yang berhasil dihimpun KIARA pada 2019 Indonesia hanya memiliki 2,2 juta nelayan tradisional, turun dari tahun 2018 yang memiliki 2,7 juta nelayan tradisional.
“Penurunan nelayan cukup tinggi dan kami melihat bahwa hal ini berasal dari konflik ruang yang terjadi di pesisir dan pulau pulau kecil,” kata Susan Herawati, dalam diskusi daring bertajuk “Masa Depan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia”, Selasa. 21 Juli 2020 kemarin.
Baca juga : Nelayan Keluhkan Limbah Lumpur PLTU Batang
Hilang di Jepara, Tiga Nelayan Ditemukan di Kendal
Pemerintah diminta Menindak Tongkang Perusak Terumbu Karang Kepulauan Karimun
Konflik ruang yang dihadapi nelayan tradisional di antaranya reklamasi, pertambangan pantai, konflik wilayah pariwisata. Sayangnya, menurut Susan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edy Prabowo, dinilai tidak pernah hadir merespon penyelesaian konflik ruang nelayan tradisional tersebut.
“Ini menjadi catatan merah, mandat terbesar Kementerian Kelautan dan Perikanan mengurusi laut, malah lebih suka mengurusi yang dasarnya komoditi seperti benih lobster, cantrang, ekspansi udang, dan lain sebagainya, ” ujar Susan menjelaskan.
Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana mengakui kesejahteraan nelayan pada tahun ini mengalami kemunduran serupa dengan kondisi yang terjadi sebelum tahun 2014. Ia merujuk berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) yang menunjukan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada triwulan kedua tahun 2020 sudah mencapai angka dibawah 100.
“Angka tersebut artinya nelayan mengalami defisit, pengeluaran nelayan jauh lebih besar di banding pendapatan,” kata Suhana.
Ia menilai penanganan pemerintah terkait penurunan nilai tukar tidak nampak di lapangan. Bahkan wacana yang ada pun tidak mendorong ke arah perbaikan bagaimana memperbaiki daya saing nelayan.
“yang diharapkan mereka (nelayan) mendapatkan pendapatan yang lebih besar,” ujar Suhana menambahkan.
Suhana menyingung bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk ikan kaleng sebagai kebijakan yang keliru karena mayoritas bahan baku ikan kaleng berasal dari impor, sehingga tidak berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
“Kan banyak produk olahan dari hasil olahan UMKM Perikanan misalkan ikan dibekukan dan dikemas dalam bentuk sederhana, ini akan bermanfaat karena akan meningkatkan serapan produksi hasil nelayan di lapangan,” ujar Suhana menjelaskan.
Ia menyarankan agar pemerintah menyediakan maupun melakukan sosialisasi standar prosedur protokol kesehatan pada Industri perikanan. Hal itu mengacu data hingga 19 Juli 2020 di seluruh dunia sudah terdapat 804 pasien positif Covid yang bekerja pada sektor perikanan. “Kalau misalnya (ancaman Covid) ini tidak ditangani di Indonesia akan berdampak pada ekonomi perikanan nantinya di masa yang akan datang,” katanya. (*)
