Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Imam Taufiq, berharap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk segera disahkan karena akan membuat angka kekerasan seksual di Indonesia berkurang.
Serat.id – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Imam Taufiq, berencana mengeluarkan regulasi tentang pencegahan dan penangulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Selain itu, kampusnya juga akan mendirikan pusat aduan terintegrasi untuk memproses aduan kekerasan seksual secara cepat dan akurat.
“Saya ingin masalah ini dilayani dengan cepat. Misalkan di kampus ini tidak menjadi rasan-rasan, tidak menjadi isu, bahkan menjadi hoaks yang akhirnya menjadi fitnah. Untuk itu aduannya harus transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo bertajuk “Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, Rabu, 12 Agustus 2020.
Baca juga : Kekerasan Seksual Masih Tinggi Saat Pandemi
Saatnya Penyintas Kekerasan Seksual Bersuara
Kasus Kekerasan Seksual di Jateng Masih Tinggi
Imam juga mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus.
“Kekerasan seksual harus kita lawan bersama. Kita harus berkolaborasi. Ini suara kami, kampus, perlunya tindakan afirmatif terhadap korban-korban itu,” ujarnya.
Imam berharap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk segera disahkan karena akan membuat angka kekerasan seksual di Indonesia berkurang.
“Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang kita semua tahu, ada persoalan keluhuran dan martabat derajat perempuan. Kesetaraannya luar biasa. Juga hal-hal yang menjadi perhatian agama, yakni adanya larangan melakukan pelecehan dan zina,” ujarnya.
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Alimatul Qibtiyah menyambut baik upaya Rektor UIN Walisongo dalam mencegah dan menangulangi tindakan kekerasan seksual di kampus.
Ia mengungkapkan, penyebab kekerasan seksual di kampus seringkali terjadi karena adanya relasi kuasa antara mahasiwa dan tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen, antarsesama dosen, dan antarsesama mahasiswa.
“Banyak korban yang tidak melapor, mungkin takut tidak lulus, takut tidak ditandatangani skripsinya, takut nilainya gak keluar, dan masih banyak persepsi aib itu tidak perlu diungkap,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kampus tanpa kekerasan seksual, yakni dengan menguatkan peraturan yang mempertimbangkan dampaknya kepada korban, menciptakan budaya yang tidak toleran terhadap kekerasan seksual, mengintegrasikan hak konstitutional perempuan (HKP) dalam kurikulum dan rencana pembelajaran.
“Selain itu, menyosialisasikan pemahaman agama ramah dan egaliter, menganggarkan program yang responsif gender, baik praktis dan strategis serta meningkatkan kecerdasan digital,” ujarnya. (*)
