Pada masa pandemi seperti saat ini justru buruh harus mengeluarkan biaya lebih di luar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Serat.id – Ketua dewan pimpinan wilayah FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim menilai wacana pemerintah yang menaikan upah tahun 2021 nol persen sebagai pikiran sesat salah menganalisa kebutuhan ekonomi. Aulia menilai pada masa pandemi seperti saat ini justru buruh harus mengeluarkan biaya lebih di luar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Biaya hidup lebih itu kebutuhan tambahan saat pandemi dan sifatnya wajib sebagai penerapan protokol kesehatan,” kata Aulia kepada serat.id, Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca juga : Aliansi Buruh Tuntut Upah Minimum Rp 3.395.930
Kampanyekan HAM, dari Pembunuhan Aktivis Hingga Soal Upah
PT Sari Melati Sejahtera diminta Segera Lunasi Kekurangan Upah Pekerjanya
Menurut Aulia, kebutuhan tambahan itu di antaranya masker, sanitizer, sabun, serta pulsa untuk absen daring. Selain itu transportasi berangkat dan pulang yang terdampak pengaturan kuota angkutan umum hanya 50 persen, sehingga buruh harus beralih ke tranportasi online dan atau ojek konvensional.
Ia menegaskan sikap buruh di Jateng tetap minta kenaikan yang sangat diperlukan guna menjaga daya beli atau terserapnya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat.
“Ketika pengusaha meminta upah tahun 2021 tidak naik adalah sebuah sikap yang patut dipertanyakan rasa nasionalismenya. Pengusaha telah mendapatkan banyak stimulus dari pemerintah, dan itu tidak berdampak pada pemulihan perekonomian,” kata Aulia menjelaskan.
Sekretaris DPW KSPN Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo menegaskan wacana kenaikan upah tahun 2021 nol persen tak sesuai hasil analisa Bank Indonesia yang menyebut perekonomian sudah mulai membaik dan angka pertumbuhan ekonomi diprediksikan 1,7 persen pada akhir tahun 2020.
“Sementara pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen dan inflasi pada angka 4 persen,” kata Heru.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut mengatakan telah menerima surat edaran Menaker nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. Dalam surat itu Menaker meminta para Gubernur melaksanakan penetapan upah tahun 2021 sesuai ketentuan perundang-undangan serta menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.
“Suratnya baru saya terima tadi, meskipun kemarin-kemarin kita sudah komunikasi. Sekarang kami sedang mengkaji dan mengkomunikasikan dengan Tripartit agar fair, karena satu dasarnya UU Ketenagakerjaan, ada UU Kedaruratan dan ada surat edaran ini,” kata Ganjar
Ia mengaku sedang mengkaji secara mendalam. Selain itu, dia juga segera mengajak bicara Dewan Pengupahan dan Tripartit agar semuanya nyaman dan saling memahami. “Kami tidak akan tergesa-gesa, karena masih ada waktu. Akan kami kaji dan komunikasikan,” katanya. (*)
