Aksi dan panggung rakyat juga dilakukan di semua daerah tapi juga tidak mengalami represifitas pembubaran.
Serat.id – Puluhan anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Semarang, membubarkan paksa penyelenggaraan Panggung Rakyat Semarang Melawan, didepan gedung kantor Balai Kota Semarang, Rabu 28 Oktober 2020 petang tadi. Panggung Rakyat Semarang Melawan sebagai bentuk aksi damai menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, namun dibubarkan sekitar pukul 16.30, dengan dalih larangan berkerumun saat pandemi Covid-19.
“Puluhan pasukan Polisi bersegaram lengkap membawa penembak gas air mata, memaksa bubarkan massa aksi karena alasan pandemi Covid-19,” kata Jubir Semarang Melawan, Cornell Gea, kepada Serat.id.
Baca juga : Kritik Kemerdekaan Dari Panggung Rakyat
Warga Simongan Hadirkan Ketoprak Remaja di Festival Jatiwayang
Aksi Kamisan di Kota Malang dibubarkan Ormas
Dia menyebut didekat panggung rakyat Semarang melawan, tepatnya di depan Tugu muda Semarang juga sedang berlangsung aksi dari BEM Semarang Raya, namun tidak dibubarkan. Menurut Cornell, aksi dan panggung rakyat juga dilakukan di semua daerah tapi juga tidak mengalami represifitas pembubaran. Massa aksi juga telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi dan pada sore hari sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang datang lebih awal.
“Sore sekitar jam 15.00 kami sudah koordinasi dengan polisi. Polisi datang lebih awal dan menanyakan kesiapan acara, serta sempat menawarkan tempat parkir kepada kami,” kata Corneell menambahkan.
Menurut dia, usai berkoordinasi dengan polisi ia menyiapkan peralatan untuk acara kesenian tersebut. Namun sekitar pukul 16.30 polisi kembali mendatangi panggung rakyat dan memaksa untuk segera membubarkan panggung rakyat tersebut, dengan alasan larangan berkerumun ditengah pandemi Covid-19.
“Padahal jam 15.00 sudah diperbolehkan mengadakan panggung rakyat dan mengarahkan tempat parkir, tapi sekitar pukul 16.30 tetap saja dibubarkan paksa oleh polisi,” kata Cornell menjelaskan.
Ia mengaku heran pembubaran dengan alasan Covid-19, karena beberapa bulan yang lalu, Calon Walikota Hendrar Prihadi melakukan kampanye dengan menyelenggarakan dangdutan bahkan ikut bernyayi dan tidak dibubarkan oleh Kepolisian.
Pembubaran itu alasan tersebut sangat diskriminatif karena secara hukum pemerintah menjamin hak setiap kelompok masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Kapolrestabes Kota Semarang, Kombes Auliansyah Lubis, tidak memberi keterangan apapun terkait pembubaran panggung rakyat tersebut. Serat.id mencoba menghubungi, namun tak ada tanggapan. (*)
