“Sasaran teror tidak hanya aktivis anti korupsi sendiri, namun juga menyasar keluarga, rekan sesama aktivis anti korupsi, atau karena mereka dosen ada yang menyasar ke mahasiswanya,”
Serat.id – Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut empat bentuk teror siber yang menimpa aktivis antikorupsi. Biasa diteror melalui telepon, peretasan sosial media, framing dan disinformasi.
“Sasaran teror tidak hanya menyasar kepada aktivis anti korupsi namun juga menyasar keluarga, rekan sesama aktivis anti korupsi, atau karena mereka dosen ada yang menyasar ke mahasiswanya,” ujar Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, saat diskusi bertajuk “Wajah Demokrasi 4.0: Menjaga Ruang Aman Bagi Mereka yang Bersuara”, Kamis, 19 November 2020.
Baca juga : Penganiayaan Pengiat Antikorupsi Purworejo, LBH Semarang Laporkan Penyidik ke Propam
Pegiat Antikorupsi di Semarang Minta Presiden Evaluasi Pansel KPK
Dorong Transparansi Dana Desa, Warga Purworejo Dianiaya
Menurut Wijayanto, salah satu korban aktivis anti korupsi bahkan menerima serangan siber berupa upaya pengambilalihan akun google yang berlansung selama lima bulan sejak bulan September 2019 hingga Februari 2020.
“Selain itu ada juga whatsap korban diambilalih yang kemudian digunakan untuk menyebarkan kebencian,” kata Wijayanto, menambahkan.
Sebagian besar korban serangan teror siber memilih tidak melaporkan ke aparat berwenang karena pesimis penanganan dapat berlansung. Kalaupun ada itu hanya segelintir yang memang (terornya) cukup ekstrim hingga harus dilaporkan.
Wijayanto menyarankan agar terlindungi dari dari serangan teror siber, diharapkan aktivis anti korupsi saling memperkuat jejaring, menginisiasi dan memperbanyak organisasi masyarkaat sipil yang memberikan advokasi dan memberikan perlindungan pada kejahatan di internet, mendukung pengesahan undang-undang yang menjamin keamanan berselancar di internet, serta diperlukannya mitigasi kampus untuk para akademisi.
“Teror siber itu telah secara efektif membatasi ruang gerak, merusak koordinasi, menghambat pertumbuhan jumlah anggota gerakan dan meredam pengaruh gerakan itu,” katanya.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas) HAM Republik Indonesia, Sandrayati Moniaga, menyatakan perlindungan HAM dalam ruang siber di Indonesia sudah sangat mendesak.
“Dari perspektif HAM apa yang dilanggar dari serangan digital yakni hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebabasan rpibadi, serta hak atas rasa aman,” kata Sandrayati. (*)
