Di antaranya takut ancaman pelaku yang menyebar gambar atau video korban dan akan terjadinya kriminalisasi.
Serat.id– Legal Resource untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyebut banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis online engan melapor karena sejumlah. Di antaranya takut ancaman pelaku yang menyebar gambar atau video korban dan akan terjadinya kriminalisasi.
“Tak hanya itu, jalan terjal bagi perempuan korban yang melapor tak mudah, sebab mereka juga terkendala dalam alat bukti,” kata divisi bantuan hukum, LRC-KJHAM Jateng, Nuhayatul Mukharomah, “BinarPuan#6: Perempuan dalam pusaran Media dan Teknologi”, Kamis, 7 Januari 2021 siang tadi.
Baca juga : Perbudakan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng
Pornografi Beredar di Dunia Maya, Ironis Korban Jadi Tersangka
Pemberitaan Kasus Pornografi, Ini Seharusnya Media Memberitakan
Selain itu Nihayatul, menyebut sejumlah dampak yang dialami perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis online yang harus menanggung malu, stress, hingga akhirnya mengasingkan diri dari keluarga teman dan lingkungannya hingga berniat bunuh diri.
“Mayoritas pelaku kekerasan berasal dari pacar, disusul pelaku lainnya berasal dari kenalan korban di media sosial,” kata Nihayatul menambahkan.
Ia menjelaskan seringkali dijumpai perempuan korban tidak berani menolak permintaan pelaku, sebab ketakutan terhadap ancaman adanya penyebaran gambar maupun video. Imbasnya, korban pun mempertimbangkan banyak hal ketika ingin melaporkan ke ranah hukum, lantaran takut tersebarnya gambar atau video korban.
Atas dasar itu LRC-KJHAM mendorong Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dikaji ulang. Selain itu, ia mendesak pemerintah membuat undang-undang yang dapat melindungi perempuan korban kekeasan berbasis online.
“Agar tak ada lagi kriminalkan perempuan korban kekerasan berbasis online,” kata Nihayatul menegaskan.
Catatan LRC-KJHAM menunjukan total kekerasan berbasis gender online sejak 2016 hingga 2020 mencapai 1.315 kasus. Lebih dari lima puluh persen di antaranya korban ialah perempuan. Korban tahun 2020 adalah perempuan yang rentang usianya 16 hingga 30 tahun, rata rata remaja awal hingga perempuan dewasa.
Jika dilihat dai usia mereka yang memang aktif menggunakan gadget. Sedangkan kasus kekerasan berbasis online di tingkat nasional berdasarkan catatan Komnas Perempuan sejak 2016 hingga 2019 terdapat 1.445.245 kasus. Sementara pada Januari hingga Oktober 2020 terdapat 659 kasus.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan 2010-2019, Sri Nurherwati, mengatakan aparat penegak hukum seringkali memberlakukan undang-undang ITE dan UU Pornografi seperti KUHP. “Padahal kedua undang undang tersebut bersifat lex spesialis atau undang undang khusus yang seharusnya mengacu pada tujuan disahkannya aturan tersebut,” kata Dri Nuherwati.
Ia menjelaskan dalam salah satu tujuan UU Pornografi ialah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama perempuan dan anak. Sejalan dengan itu pada penjelasan pasal 4 ayat 1 mengecualikan pemidanaan bagi pembuat konten pornografi apabila ditujukan untuk kepentingan pribadi.
“Sayangnya, UU Pornografi yang seharusnya menyasar pada penyebar video, justru menjerat pembuat konten yang bertujuan untuk kepentingan pribadi,” kata Sri menambahkan.
Padahal konten pornografi untuk kepentingan sendiri seharusnya dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 28 F, 28 G, 28 I UUD 1945. (*)
