Warga Petamanan, Banyuputih sebenarnya mendukung adanya Pembangunan Islamic Center. Namun, sangat disayangkan jika pemilihan lokasi berada di pangkalan truk aktif itu yang selama ini digunakan sebagai ruang hidup
Serat.id– Kelompok Masyarakat Seduluruan (Kemas), menolak digusur dan mendesak rencana pembangunan Islamic Center direlokasi. Sikap warga itu terkait dengan rencana pembangunan Islamic Center di kawasan Pangkalan Truk Petamanan, Kecamatan Banyuputih.
“Rencana pembangunan itu berimplikasi pada terampasnya ruang hidup warga yang sudah puluhan tahun bermukim di sana,” kata koordinator Kelompok Masyarakat Seduluruan, Kuslal, Selasa, 12 Januari, 2021.
Baca juga : Setahun Penggusuran Tambakrejo, Warga Berharap Hunian Tetap
Cerita Jum saat Penggusuran Rumah Warga Tambakrejo
LBH Semarang Sayangkan Penggusuran Warga Tambakrejo
Kuslal mengatakan warga penolak terdiri dari warga Petamanan Banyuputih, supir truk, mahasiswa telah menghadap Bupati Batang Wihaji membahas rencana pembangunan Islamic Center di kawasan Pangkalan Truk Petamanan, Banyuputih.
Menurut Kuslal warga Petamanan, Banyuputih sebenarnya mendukung adanya Pembangunan Islamic Center. Namun, sangat disayangkan jika pemilihan lokasi berada di pangkalan truk aktif itu yang selama ini digunakan sebagai ruang hidup.
“Warga menyampaikan sebetulnya ada rekomendasi tempat strategis lainnya seperti Kalisalak, Kec. Batang dan Tumbreb, Kec. Bandar. Selain lahan tersebut tidak berpenghuni, jumlah anggaran yang dikeluarkan juga lebih efektif, karena tidak memerlukan ganti rugi dan tidak berpotensi melanggar HAM warga,” kata Kuslal menjelaskan.
Ia menuding jika pembangunan itu dipaksaka maka sama saja pemerintah melakukan perampasan ruang hidup bahkan membuka potensi pelanggaran HAM, karena secara otomatis akan menggusur hak perumahan dan penghidupan yang layak.
“Termasuk hak atas pekerjaan hingga hak atas pendidikan, mengingat di kawasan pangkalan truk Banyuputih terdapat anak-anak yang masih menjalanji proses pendidikan,” kata Kuslal menambahkan.
Kuslal juga menyebut uang ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Batang juga tidak sebanding dengan akumulasi kerugian materiil dan imaterill masyarakat terdampak penggusuran. Selain itu pangkalan truk yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan hingga kini masih beroperasi aktif dan dibutuhkan oleh supir untuk memarkirkan truknya, dan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian agar bisa meneruskan hidup. (*)
