Salah satu poin surat edaran selama bulan Ramadhan yang isinya lembaga penyiaran tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Serat.id – Surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia pusat nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan penyiaran pada bulan Ramadhan dinilai diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Surat edaran yang diterbitkan tanggal 17 Maret 2021 itu multitafsir dan berpotensi menghalangi media memberitakan tentang hak-hak kelompok minoritas LGBT, masyarakat adat dan minoritas lainnya.
“Surat edaran KPI tersebut justru bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran yang mengatur penghormatan terhadap etika profesi,” kata ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrin, Jum’at, 19 Maret 2021
Baca juga : Evaluasi Izin Perpanjangan Siaran, KPID Jateng Soroti Konten Lokal
Radio Diminta Ikut Dongkrak Partisipasi Pemilih
Pilkada Serentak 2020, Media Penyiaran diminta Aktif Edukasi Publik
Sasmito mengkritisi aturan yang termuat dalam poin L) dan M) dalam surat edaran itu justru menghambat profesi jurnalis dalam melakukan perannya untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum, menegakkan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“KPI sebagai lembaga negara seharusnya memiliki tugas dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia,” kata Sasmito menambahkan.
Ia mengkritisi salah satu poin surat edaran selama bulan Ramadhan yang isinya lembaga penyiaran tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Surat edaran KPI tersebut juga menghambat jurnalis untuk melakukan etika profesinya dalam bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
“KPI untuk menghapus poin L) yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 dan bisa berdampak pada pemberitaan,” kata Sasmito menjelaskan.
AJI indonesia juga minta KPI membuat aturan lebih rinci dan detail agar tidak multitafsir dan berpotensi diskriminatif. (*)
