Rumusan bermasalah dalam UU ITE berupa kesamaan atau duplikasi empat pasal UU ITE dengan KUHP dan aturan lainnya.
Serat.id – Koalisi Serius Revisi Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menilai kesalahan fatal UU ITE terdapat dalam rumusan dan implementasi. Koalisi itu membuat mereka meluncurkan kertas kebijakan untuk mendesak pemerintah agar merevisi aturan tersebut.
“Jangan menganggap bahwa UU ITE yang sangat sakral yang tidak bisa kita ubah, saya rasa kita perlu sadar ini produk UU yang kena kita semua,” ujar Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitapulu, dalam peluncuran daring “Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE”, Kamis, 29 April 2021.
Baca juga : Revisi UU ITE Tak Masuk Prioritas Prolegnas 2021 Disesalkan
Ini Sejumlah Pasal UU ITE Yang Wajib Direvisi
UU ITE Rawan Jadi Alat Represi Kritik
Erasmus menyebut rumusan bermasalah dalam UU ITE berupa kesamaan atau duplikasi empat pasal UU ITE dengan KUHP dan aturan lainnya. Pasal 27 ayat (1) duplikasi terdapat pada pasal 281-282 KUHP dan Pasal 4,5,6 UU Pornografi.
Selain itu pada pasal 27 ayat (3) duplikasi pasal 310-311 KUHP, selanjutnya Pasal 28 ayat (2) duplikasi pasal 156-157 KUHP. Lalu, pasal 29 duplikasi pasal 368-369 KUHP dan Pasal 355-356 KUHP.
Duplikasi tersebut melanggar poin 118 dalam UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan-undangan. Dalam poin tersebut melarang aturan pidana untuk merujuk UU lain dan untuk menghindari acuan ke KUHP, apabila elemen atau unsur-unsur dari norma tersebut tak sama.
“Kalau kita mengacu pada pembentukan UU, maka seluruh ketentuan yang sifatnya duplikasi harus dicabut, tapi kalau ternauta masih dibutuhkan maka kami juga mendorong reformasi,” ujar Erasmus Napitapulu, menjelaskan.
ICJR mencatat perkara UU ITE sepanjang 2016-2020, terbanyak dikenai pasal 27 ayat (3) dengan sejumlah 286 kasus, disusul selanjutnya perkara yang dikenai pasal 28 ayat (1) sebanyak 238 kasus. Lalu perkara dikenai pasal 28 ayat (2) sebanyak 217 kasus, lalu perkara yang dikenai pasal 29 korban sebanyak 21 kasus, kemudian perkara yang dikenai pasal 27 ayat (1) dan 29 terdapat satu kasus
“Ini bukan antara masyarakat versus pemerintah, tapi kita versus kesalahan yang terjadi, dan harus memperbaiki kesalahan tersebut,” ujar katanya.
Manajer Media dan Kampanye Amnesty International, Nurina Savitri, mencatat hingga Maret 2021 UU ITE telah menjerat 18 korban dengan 15 perkara. Sementara peningkatan tercatat pada kasus pemidanaan warganet sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, dari semula 24 kasus menjadi 84 kasus “Naik hampir empat kali lipat,” ujar Nurina.
Menurut Nurina sejumlah pasal karet dalam UU ITE ada karena tak miliki tolak ukur yang jelas. Oleh karena itu ia beharap agar revisi UU ITE dapat memperbaiki sistem hukum pidana dan siber yang ada.
“Kami ingin ada keadilan melalui revisi UU ITE, terutama keadilan untuk mereka yang berusaha memperjuangkan hak untuk berpendapat dan berekspresi,”katanya. (*)
