Aplikasi itu akan ada tanda lampu menyala hijau bila siswa dalam kondisi sehat. Termasuk, ada pertanyaan tentang kondisi kesehatan keluarga dan lingkungan.
Serat.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mengusulkan adanya aplikasi skrining pribadi saat Pembelajaran tatap muka (PTM). Keberadaan skrining bisa di sejumlah sekolah di Jawa Tengah sebagai alat pemantauan PTM.
“Sehingga saat siswa berangkat, kondisi kesehatannya benar-benar bagus,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Suyanta, dikutip dari laman jatengprov.go.id, Senin 30 agustus 2021 siang tadi.
Menurut Suyanta, usulan aplikasi skrining pribadi bagi siswa dapat mengetahui kondisi kesehatan siswa sebelum berangkat sekolah. “Satu hal yang perlu ditambahkan adalah skrining pribadi. Jadi si anak harusnya bisa skrining pribadi, bisa berangkat atau tidak,” kata Suyanta menjelaskan.
Suyanta menjelaskan, aplikasi itu akan ada tanda lampu menyala hijau bila siswa dalam kondisi sehat. Termasuk, ada pertanyaan tentang kondisi kesehatan keluarga dan lingkungan. Sedangkan dalam pantauan hari pertama PTM, Suyanta menilai secara keseluruhan proses berjalan dengan lancar dan bagus.
“Bahkan, siswa maupun guru juga telah menerapkan protokol kesehatan di dalam kelas,” katanya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan kebijakan PTM yang diambil Kepala daerah diminta lebih berhati-hati. Sedangkan dinas terkait yang secara teknis mengetahui kondisi wilayah secara detil harus memberikan masukan yang tepat.
“Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya. Sektor kesehatan jelas, sektor ekonomi dan lainnya juga akan terkena imbas,” kata Yudi Indras.
Haisl pantauan yang ia lakukan menunjukkan di berbagai wilayah telah melaksanakan PTM. Salah satunya di Kota Semarang yang terdapat ratusan sekolah PTM. Yakni ada 352 SD, 44 SMP,. Untuk sekolah swasta ada 51 SD dan 22 SMP serta 40 TK.
Ia juga mengingatkan jika pada ujicoba PTM sebelum PPKM Darurat juga berakhir dengan klaster Covid-19 di beberapa lokasi. “Dinas teknis harusnya memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar. PTM boleh, tapi jangan sembrono pelaksanaanya,” ujar Yudi menambahkan. (*)
