Mereka menilai proses penyusunan yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha serta secara substansi berpotensi melegalkan perbudakan modern.
Serikat.id – Aliansi serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan walkout atau keluar dalam Rapat Koordinasi membahas rancangan Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu 29 Januari 2020 siang tadi.
Sikap itu dilakukan karena mereka menilai proses penyusunan yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha serta secara substansi berpotensi melegalkan perbudakan modern.
“Apalagi yang mau dilibatkan? Kami menginginkan duduk bersama (dengan pemerintah) dari dulu tapi draf sudah jadi dan tinggal dimasukkan ke DPR,” kata Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah.
Baca juga : Kenaikan UMP Rp136 Ribu, Wakil Buruh : Ini Bencana
Serikat Pekerja Antara Harapkan Direksi BUMN Pro Buruh
Ini Alasan Buruh PT Tossa Shakti Segel Pabrik
Ia menilai menilai rapat koordinasi semacam itu hanya akal-akalan pemerintah untuk sekadar menyosialisasikan RUU Cilaka. “ Saya memastikan tidak ada satu pun serikat buruh yang mendapat draft RUU Cilaka tersebut,” kata Ilhamsyah menegaskan.
Koordinator Departemen Pendidikan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Novri Auliansyah, yang juga hadir dalam forum itu, menilai masalah utama investasi adalah korupsi dan birokrasi berbelit-belit seperti yang dinyatakan dalam Global Competitiveness Report.
“Namun penegakan korupsi sekarang justru dilemahkan. Sementara, RUU Cilaka malah mengutak-atik peraturan perburuhan yang bukan hambatan investasi,” kata Novri.
Alasan lain walkout karena Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijiono yang mengundang para pemimpin serikat buruh, tiba-tiba pergi dari ruangan. Hal ini dianggap sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari pemerintah terhadap keterlibatan serikat buruh.
Sementara itu, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diundang Kementerian Koordinator Perekonomiaan memutuskan untuk tidak menghadiri forum tersebut karena khawatir hanya dianggap akan melegitimasi prosedur penyusunan RUU itu.
“UU Cilaka (Omnibus law) yang draft-nya sudah rampung 90 persen dan tinggal diserahkan ke DPR,” kata Ketua Konfederasi KASBI, Nining Elitos.
Nining menyatakan seharusnya pemerintah menjalankan tugas pokoknya memastikan
rakyat dan sumber daya alam agar tidak diekplotasi. “Serta memastikan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk menyelamatkan segelintir
orang,” kata Nining. (*)
