“Setiap tahun anggaran air bersihnya selalu meningkat. Selama ini kekeringan titiknya semakin banyak”
Serat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jateng memetakan daerah rawan kekeringan selama kemarau. Pemetaan wilayah rawan kekeringan itu untuk meminimalisir salah sasaran dalam pemberian bantuan air bersih.
“Setiap tahun anggaran air bersihnya selalu meningkat. Selama ini kekeringan titiknya semakin banyak dan itu tugas pemerintah daerah untuk melakukan update pemetaan,” ujar Wakil Komisi E DPRD Jateng, Abdul Aziz, Selasa 30 Juni 2020.
Baca juga : Atasi Kekeringan, Pemprov Jateng Kucurkan Dana Rp 40 Miliar
Musim Tanam Padi di Jateng Mundur
Kera di Kawasan Goa Kreo Terdampak Musim Kemarau
Menurut Aziz, setiap tahun anggaran dana bantuan air bersih untuk menanggulangi kekeringan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan adanya data wilayah tambahan yang masuk rawan kekeringan.
“Untuk tahun ini saja ada tambahan sekitar 30 persen,” kata Aziz menambahkan.
Selain dari pemerintah provinsi, selama ini bantuan air bersih juga telah diberikan oleh CSR dan kelompok masyarakat.
Kepala BPBD Jateng, Sarwa Pramana mengatakan bencana alam kekeringan akan melanda di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pihaknya juga telah menyiapkan lebih dari 1.000 tanki air bersih.
“Kami dari provinsi tahun ini ada 1.100 tanki air bersih untuk daerah yang membutuhkan,”kata Sarwa.
Ia juga mengimbau selain bencana kekeringan selama kemarau,yang perlu diwaspadai bencana alam kebakaran hutan. Untuk itu BPBD meminta warga agar tak membakar sampah atau ranting yang mampu memicu terjadi kebakaran lebih besar. “Selain kekeringan saya imbau tidak membakar sembarangan,” kata Sarwa menambahkan.
Tercatat pada tahun 2019 lalu sebanyak 1.319 desa di 27 kabupaten dan kota di Jateng mengalami kekeringan saat musim kemarau. (*)
