Secara prosedur pemberiaan sertifikat tanah di Urutsewu untuk TNI tak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Serat.id – Empat orang perwakilan petani Urutsewu didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Yogyakarta, mengirimkan surat tembusan keberatan yang ditujukan kepada kementrian ATR/BPN. Keberatan tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya sertifikat hak pakai kepada TNI AD di lahan milik para petani tanpa ada persetujuan dari warga sebagai pemilik lahan.
“Kami minta tanah dikembalikan ke warga oleh TNI. Warga petani Ambal Resmi merasakan keberatan kalau tanah itu disertifikat sama TNI,” Kata Basiran Petani Ambal Resmi, Urutsewu, kebumen, saat ditemui Serat.id di kantor ATR/BPN, Senin, 7 September 2020.
Berita terkait : Konflik Petani – TNI, Lahan Melon di Urutsewu dilindas Truk Pengangkut Roket
Sengketa Lahan Urutsewu, Ancaman Lain Krisis Pangan Saat Pandemi Covid-19
Sertifikat Milik TNI Atas Lahan di Urutsewu Dinilai Cacat Prosedur
Basiran mengaku datang ke kantor ATR/BPN membawa sertifikat yang masih ada segel seperti waktu dia membelinya. Ia beralasan secara prosedur pemberiaan sertifikat tanah untuk TNI tak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan dengan lahan-lahan yang menjadi batas klaim tanah TNI AD. “data yang dibuat TNI AD untuk mendaftarkan tanah tidak diketahui dari mana asal muasalnya,” kata Basiran menambahkan.
Peiat LBH Semarang, Syamsudin Arif, mengatakan selama ini proses penerbitan sertifikat tidak melalui proses pemberitahuan atau persetujuan kepada pemilik lahan yang bersebelahan. “Menurutnya, atas dua alasan tersebut warga mengirim surat keberatan kepada kementrian ATR/BPN,” kata Syamsudin.
Surat keberatan yang ditanda tangani oleh 17 pemilik lahan tersebut telah dikirim ke Kementrian ATR/BPN pukul 11.00 melalui POS Indonesia Kota Semarang. Selain itu, penyampaian Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tentang terbitnya sertifikat hak pakai TNI AD sebagai langkah penyelesaian konflik terbukti salah besar.
“Kementrian ATR/BPN ceroboh dalam menangani konflik Urutsewu karena setiap proses yang dijalankan tidak melibatkan masyarakat terdampak,” kata Syamsudin menambahkan.
Kebijakan Kementerian ATR/BPN tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 tentang asas umum pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya kecermatan dan juga keterbukaan.
Syamsudin menyatkan masa pandemi seperti ini sudah seharusnya Kementerian ATR/BPN dan TNI AD menjamin keamanan masyarakat untuk menggarap lahan-lahannya untuk ketahanan pangan. “Bukan malah memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan sertifikat diam-diam,” katanya. (*)
