Komnas HAM meminta Wali Kota Semarang terus mengawal agar ke depanya tidak ada lagi kerusuhan antara GBI dan warga.
Serat.id – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara meminta Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) segera mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar Wali Kota Semarang untuk menerbitkan izin pendirian gereja baru.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemkot Semarang mendukung proses mediasi ini. Baik itu komitmen Wali Kota yang secepatnya akan menerbitkan IMB begitu rekomendasi FKUB dan Kemenag keluar,” jelasnya usai memediasi polemik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang.
Baca juga : Pembangunan GBI Tlogosari ditunda, Ini Kata LBH
Walikota Semarang Selesaikan Polemik GBI Tlogosari
Polemik Pendirian Gereja di Tlogosari, Menanti Respon Pemkot Semarang
Dia menambahkan, jika izin mendirikan bangunan (IMB) sudah keluar, tidak ada alasan lagi untuk berpolemik pada kemudian hari.
“Saya tadi juga meminta kepada Wali Kota Semarang untuk terus mengawal agar ke depanya tidak ada lagi kerusuhan antara GBI dan warga,” jelasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Malangsari akhirnya menyetujui keputusan dalam mediasi terkait polemik pembangunan gereja itu.
Mediasi antara warga dan pihak gereja itu digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kamis, 17 September 2020.
Sebelumnya, sejumlah warga menolak pembangunan rumah ibadat yang terletak di Jalan Malangsari No 83 Semarang karena dianggap telah menyalahi IMB.
Sementara, pihak gereja menyatakan sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Nur Aziz, tokoh masyarakat Malangsari mengatakan kami sepakat dengan keputusan mediasi ini.
“Kami akhirnya menyepakati keputusan mediasi, asal pihak gereja tidak menyalahi aturan,” kata Aziz kepada Serat.id, Kamis, 17 September 2020.
Dia menambahkan, jika IMB sudah keluar, gereja jangan mengubah bangunan. Artinya pembangunan harus sesuai gambar yang diizinkan.
” Jika gambarnya satu lantai ya jangan terus dibuat tingkat. Itu, jika tidak ingin ada polemik lagi,” tegasnya.
Adapun mediasi itu dihadiri Pemerintah Kota Semarang, perwakilan warga Malangsari, Komnas HAM, Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang selaku kuasa hukum GBI.
Pendeta GBI Tlogosari, Wahyudi mengatakan, mediasi ini intinya untuk melanjutkan IMB baru yang prosesnya sudah sampai di FKUB dan Kementerian Agama.
“Proses ini akan dikawal Wali Kota sampai selesai dan terbitnya IMB yang baru,” katanya.
Nouval Sebastian, kuasa hukum GBI dari LBH Semarang mengatakan, meskipun sudah dimediasi, tadi sempat ditegaskan bahwa izin yang lama masih berlaku.
Wakil Ketua FKUB Kota Semarang, Edy Riyanto mengatakan, prinsipnya FKUB mendukung berdirinya rumah ibadah agama apa pun, tapi dengan satu syarat, aspek kerukunannya harus tampak. (*)
