Berimplikasi kepada tata kelola wilayah laut, kesejahteraan nelayan, kedaulatan negara di laut Indonesia.
Serat.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, menyebut pemberlakuan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja akan semakin menyusahkan kelompok nelayan. Organisasi itu menyebut sejak diajukan oleh Presiden bulan Febuari UU itu sudah mengandung pro kontra.
“Baik kalangan aktifis nelayan dan perikanan, akademisi dan organisasi profesi serta kampus melihat UU ini cacat secara prosedur dan bahkan melanggar UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan” kata Riyono, Jum’at 9 Oktober 2020.
Baca juga : 1.400 Nelayan Kesulitan Mendapat BBM Bersubsidi
Ini Penyebab Nelayan Tradisional Semakin Berkurang
Sejumlah Alasan Omnibus Law Tak Layak disahkan
Selain itu dokumen resmi UU Cipta Kerja sulit diakses oleh publik, bahkan DPR mengakui setelah disahkan masih ada yang difinalisasi atau dirapikan. “Ini jelas sangat rawan dan cacat secara prosedural, UU sudah disahkan ternyata belum final di tingkat naskah aslinya,” kata Riyono menambahkan.
Nelayan, masyarakat pesisir hingga akademisi menilai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja berimplikasi kepada tata kelola wilayah laut, kesejahteraan nelayan, kedaulatan negara di laut Indonesia.
Hal itu tertuang dalam draf final tim perumus Baleg sebagai bahan akhir menuju pengambilan putusan tingkat 1 di Baleg dijelaskan bahwa status nelayan kecil sudah tidak berbasis kepemilikam kapal yang memiliki GT maksimal 10 GT, hanya berbasis kegiatan tangkap ikan. “Bahkan definisi nelayan semakin kabur karena bersifat umum, nelayan tradisional dan kecil akan semakin sengsara,” kata Riyono menjelaskan
Isu lain yang krusial adalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ZWP3K (Zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil) bisa diambil alih oleh pusat dengan berlindung pada PSN (proyek strategis nasional) yang dinilai sangat merugikan daerah dan mengancam kelestarian wilayah pesisir.
UU itu juga memberikan ruang laut untuk dikuasai oleh kapal asing. Dalam UU 45/2009 tentang perikanan disebutkan bahwa kapal berbendara asing harus menggunakan ABK dalam negeri minimal 70 prsen . sedangkan Laut di ZEEI bisa semakin sulit mengontrolnya.
Aliansi nelayan Indonesia mengkhawatirkan operasi penangkapan ikan asing di ZEEI akan kembali melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal. Selain itu, penangkapan ikan skala besar dikhawatirkan akan mematikan usaha penangkapan ikan rakyat yang kini sedang tumbuh dengan modal dan kekuatan sendiri
“Bahkan kita akan sulit menemukan nelayan kecil atau tradisional di laut karena ruang laut bisa jadi dikuasai oleh pengusaha dan investor asing yang berlindung dibalik UU Cilaka ini,” kata Riyono menegaskan. (*)
